Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 317
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
yang akrab disapa Hergun. Dalam regulasi itu, THR paling lambat diberikan tujuh hari sebelum
lebaran.
THR 100 PERSEN KADO TERINDAH DALAM PERINGATAN MAY DAY
Jakarta - Semua perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada
karyawannya sebesar 100 persen tanpa dicicil demi pemulihan ekonomi nasional di tengah
pandemi. Kebijakan itu sekaligus jadi kado terindah dalam peringatan Hari Buruh Internasional
(May Day) tahun ini.
Aturan THR tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
yang akrab disapa Hergun. Dalam regulasi itu, THR paling lambat diberikan tujuh hari sebelum
lebaran.
"Awal Mei para pekerja/buruh sudah harus menerima THR. Hal tersebut merupakan kado
terindah untuk para pekerja/buruh yang pada hari ini (1 Mei,red) merayakan Hari Buruh
Internasional," ujar Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR RI. Ia berharap, THR 100
persen bagi para pekerja/buruh ini dapat dipatuhi oleh para pengusaha.
Ditambahkannya, memang ada beberapa pengusaha yang mengeluhkan kondisi perusahaan
yang belum pulih. Namun, sambungnya, perlu diingat bahwa negara sudah memberikan stimulus
dalam program Pemulihan Ekonomi (PEN) yang nilainya ratusan triliun dan juga menyediakan
program restrukturisasi kredit.
"Itu berarti pengusaha tidak sendirian dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Negara
hadir menyelematkan para pengusaha dengan mengucurkan berbagai stimulus dan program
pemulihan," ujar Ketua DPP Partai Gerindra ini.
Negara sudah membantu para pengusaha dan sekarang saatnya para pengusaha memenuhi
kewajiban THR kepada para pekerja/buruh. Jadi konsepnya saling membantu dalam bingkai
gotong royong menghadapi dampak pandemi Covid-19. "Secara tidak langsung para pengusaha
juga akan menikmati dampak ekonomi dari adanya THR tersebut dalam bentuk peningkatan
permintaan dan penawaran," tegas Hergun.
Ia menegaskan, THR tidak hanya memperkuat daya beli para pekerja/buruh namun juga
berkontribusi meningkatkan konsumsi masyarakat. Pulihnya daya beli masyarakat akan
meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan sekaligus memulihkan
perekonomian nasional. "Tanpa penguatan daya beli, masyarakat maka akan sulit memulihkan
kondisi perekonomian dan perusahaan. Jadi ini saling terkait. Negara, perusahaan, dan
pekerja/buruh saling berkontribusi memulihkan perekonomian," tuturnya.
Lebih lanjut, legislator asal Sukabumi, Jawa Barat itu menjelaskan, pemerintah memperkirakan
THR dan gaji ke-13 akan menambah konsumsi masyarakat sebesar Rp 215 triliun yang berasal
dari THR dan gaji ke-13 ASN sebesar Rp 43 triliun, THR pekerja formal sebesar Rp 100 triliun,
dan THR pekerja informal sebesar Rp 72 triliun.
"Selain sebagai katalisator perekonomian nasional dan pemulihan perusahaan, THR bagi
pekerja/buruh diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya Idul Fitri," ujar Hergun.
316
