Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 43
ada pekerja atau buruh yang THR nya tidak dibayarkan lebih dari waktu itu, maka kami
persilahkan melapor ke Posko Pengaduan THR, yang berlokasi di kantor Disnaker.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok juga mengimbau seluruh perusahaan di Kota Depok
mematuhi SE terkait THR Kepala Disnaker Kota Depok, Manto, mengatakan, dalam SE tersebut,
tertuang jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, perlu ada dialog atau
kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan juga wajib melaporkan keuangan
internal.
"Kalau tahun lalu, perusahaan masih bisa mencicil uang THR. Tapi tahun ini sudah tidak bisa.
Perusahaan harus membayar penuh," katanya. Ia menambahkan, untuk besaran THR, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun ini juga. "Kami harap
mereka (perusahaan) bisa memenuhi hak karyawan, meskipun dalam kondisi seperti ini," ujar
Manto.
Peneliti Indef, Rusli Abdullah, menilai, meski THR bersifat wajib, hal itu seharusnya tidak bisa
dikenakan kepada seluruh pelaku usaha karena kondisi pandemi juga memberi dampak yang
berat bagi sejumlah sektor. Ia mengatakan, kewajiban membayarkan THR tepat waktu dan
secara penuh harus dikenakan kepada perusahaan atau sektor usaha yang tidak terdampak
pandemi Covid-19. Misalnya, industri telekomunikasi atau perusahaan IT yang justru panen
besar di masa pandemi.
Terkait denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar THR, Rusli
menilai seharusnya hal tersebut dikenakan pada perusahaan yang tidak terdampak pandemi.
"Jadi, ada dua sisi, sanksi untuk perusahaan atau sektor yang tidak terdampak. Kedua, untuk
yang terdampak bisa diberi fleksibilitas mencicil dalam waktu berjalan," katanya.
Posko THR Keagamaan 2021 Ke-menterian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat ada 776
laporan pembayaran THR selama kurun waktu 20 hingga 30 April 2021. Jumlah tersebut terbagi
dari 484 konsultasi THR dan 292 pengaduan THR.
antara ed: agus raharjo
42

