Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

SANGATTA - Selama lebih dua puluh tahun, terhitung sejak Kutai Timur berdiri, banyak
perusahaan yang berlaku sewenang-wenang terhadap buruh, karena tidak ada aturan daerah.
Seperti diketahui, hingga saat ini perusahaan hanya mengatur kondisi internal sesuai aturan
perusahaan. Tidak hanya itu, buruh juga menuntut poin lain, yakni penolakan omnibus law,
perlindungan jaminan sosial pekerja, minimnya penerimaan tenaga kerja lokal serta pembayaran
upah yang tidak relevan dan molor dari jadwal.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu serikat, yakni Ketua PPMI Kutim Nanang Gufran.
Menurutnya, perda mestinya disahkan sejak lama. Mengingat, semua peraturan itu dapat
melindungi pekerja. "Kutim tidak punya Perda Ketenagakerjaan, padahal sudah diajukan sejak
Lama. Ada perda saja belum tentu perusahaan taat, apa lagi tidak ada perda," ungkapnya.

Senada, Ketua Harian SPKEP Kutim Hamka meminta agar anggaran tripartit dapat digaungkan
kembali di kabupaten ini. Dia juga meminta pemerintah dapat menekan agar perusahaan
memiliki kantor cabang di Kutim. "Kalau ada masalah kami susah, karena perusahaan pasti bilang
nunggu info dari Jakarta, itu tidak boleh. Mestinya mereka punya kantor di sini," tandasnya.

Ketua KASB1 Kutim Andre, meminta agar pengawasan lebih memerhatikan 700 perusahaan yang
berdiri di Kutim. Begitu pun dengan penyaluran jaminan sosial kesehatan maupun
ketenagakerjaan.

"Sekarang kami tanya mana anggaran ini, padahal kami selalu bayar pajak, setiap bulan dipotong
tapi kami sebagai buruh tidak menikmati. BPJS Kesehatan banyak ditemukan PBI dan BPJS
Ketenagakerjaan sulit dicairkan," tegas dia.

Ketua Bapemperda DPRD Kutim, Agus Riansyah menyebut perkembangan raperda
ketenagakerjaan telah diusulkan sejak dirinya menjabat sebagai ketua. "Maka 2021 ini saya
masukan lagi usulan itu untuk diprioritaskan menjadi perda inisiatif. Sebelumnya, memang sudah
pernah diajukan tapi tidak pernah dilakukan pembahasan. Tapi, saat ini sudah berproses.

Alhamdulillah," ujar politisi PKS ini.

Menanggapi hal itu. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah
sangat mendukung adanya Perda Ketenagakerjaan. "Kesimpulan saya mengenai regulasi wajib
diselesaikan dalam perda. Saya mendukung sekali adanya perda. Perda inilah yang perlu dikaji
lebih dalam muatannya. Termasuk sanksi yang tidak diatur di atas mesti dimuat," tegas orang
nomor satu di kabupaten itu. (*/la/ind/kl5)

caption:

CARI SOLUSI: Sejumlah serikat buruh saat melaksanakan rapat dengar pendapat di kantor DPRD
Kutim.

45