Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 49

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Batu kemarin (3/5). Bisa jadi, masih
              ada  sejumlah  perusahaan  yang  sudah  mencairkan  THR-nya,  namun  belum  melapor.  Kabid
              Tenaga Kerja DPMPTSPTK Kota Batu Adiek Imam Santoso mengakui, sudah ada tiga perusahaan
              itu  yang  telah  membayarkan  THR  kepada  pegawainya.  "Itu  baru  tiga  perusahaan  yang
              melaporkan ke kami, lainnya masih kami tunggu," kata Adiek kemarin.



              BARU TIGA PERUSAHAAN CAIRKAN THR

              Ratusan pegawai tiga perusahaan di Kota Batu sudah sedikit lega. Sebab, tunjangan hari raya
              (THR)  sudah  cair.  Tiga  perusahaan  itu  antara  lain  'Ihe  Singhasari  Resort  Batu,  kemudian
              Jambuluwuk  Convention  Hall  and  Resort  Batu,  serta  The  Onsen  Hot  Spring  Resort.  Itu
              berdasarkan  data  laporan  sementara  yang  masuk  ke  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan
              Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Batu kemarin (3/5). Bisa jadi, masih
              ada sejumlah perusahaan yang sudah mencairkan THR-nya, namun belum melapor.
              Kabid  Tenaga  Kerja  DPMPTSPTK  Kota  Batu  Adiek  Imam  Santoso  mengakui,  sudah  ada  tiga
              perusahaan itu yang telah membayarkan THR kepada pegawainya. "Itu baru tiga perusahaan
              yang melaporkan ke kami, lainnya masih kami tunggu," kata Adiek kemarin.

              Lebih lanjut, pihaknya mengimbau bagi perusahaan untuk segera mencairkannya. Sebab, batas
              waktu pemberian THR kian dekat, yakni H-7 Lebaran. Meski demikian, DPMPTSPTK membuka
              kesempatan pada perusahaan mengajukan kompensasi pembayaran THR atau penangguhan jika
              perusahaan  tidak  mampu.  Namun,  pihaknya  akan  mengecek  kebenaran  kondisi  perusahaan.
              Sebab, pemberian THR menjadi wajib bagi perusahaan.

              Lebih lanjut, disampaikannya bahwa perusahaan memang diberikan waktu untuk mengajukan
              kompensasi  pembayaran  THR.  Namun,  tidak  semua  perusahaan  diizinkan  melakukannya
              Pihaknya tetap harus melihat kondisi keuangan perusahaan untuk mengabulkan permintaan itu.
              Jika keuangan perusahaan bagus, tidak boleh mengajukan penangguhan. "Yang boleh adalah
              perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  keuangan,  Kemnaker  (Kementerian  Ketenagakerjaan)
              telah  memberikan  kelonggaran  bagi  pelaku  usaha  yang  masih  terdampak  pandemi  untuk
              menunda pembayaran THR. Namun, pelaku usaha harus melaporkan kinerja keuangan selama
              dua tahun secara berturut-turut," katanya.

              Dede  sapaan  akrabnya  menjelaskan,  pihaknya  sudah  memberikan  sosialisasi  kepada
              perusahaan-perusahaan agar segera membayarkan THR. Pembayaran THR paling lambat H-7
              Lebaran. Sehingga, minggu ini THR sudah bisa diberikan. Menurutnya, sebelum mengajukan
              keberatan, yang harus dilakukan perusahaan adalah menyampaikan ke karyawan sehingga tidak
              terjadi  kegaduhan  atau  dengan  kata  lain  pelaku  usaha  dan  pekerja  harus  melakukan  dialog
              secara kekeluargaan terkait penundaan pemberian THR.

              "Dengan  begitu,  bagi  pelaku  usaha  yang  tidak  mampu  membayar  THR  wajib  melaporkan
              dokumen  ketidakmampuan  membayar  THR  paling  lambat  H-1  Lebaran.  Artinya,meski  dapat
              pelonggaran, pengusaha tetap wajib membayarkan THR kepada karyawannya," katanya.

              Menurutnya, kewajiban membayar THR bagi pekerja di Kota Batu tak boleh dicicil,  Lantaran
              pemerintah  pusat  dan  daerah  menilai  selama  pandemi  Covid-19  kondisi  ekonomi  sudah
              berangsur-angsur  membaik.  "Jadi  meski  pembayaran  THR  mundur  sesuai  kesepakatan,
              pemerintah menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh menghilangkan kewajiban membayar
              THR sesuai dengan besaran yang ditentukan perundang-undangan. Karena dengan pemberian
              THR akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

              Jika nantinya masih ada pelaku usaha yang tak mengikuti aturan tersebut, maka akan ada sanksi
              administratif,  seperti  teguran  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha,  penghentian  sementara
                                                           48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54