Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN BUKA POSKO PENGADUAN THR BAGI
BURUH
BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Pos Pengaduan THR 2021 didirikan di depan kantor Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalamantan Selatan, Senin, (03/05/2021). Kepala
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapin, Fauziah, saat ditemui Banjarmasinpost.co.id,
mengatakan, pos ini ditujukan bagi seluruh buruh yang bekerja di 132 perusahaan yang ada di
Kabupaten Tapin.

Pantauan di lokasi, pelayanan di pos pengaduan ini dibuka setiap hari kerja yang ditujukan
kepada 17.838 buruh atau pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Tapin, apabila tidak
mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

"THR itu wajib sebagaimana tertuang dalam surat edaran dari Kementrian Ketenagakerjaan RI
nomer M/6/H.K. 04/IV/2021 tentang pemberian THR. Jadi, untuk mengantisipasi terjadinya
keluhan terkait pembayaran THR," jelasnya.
Ditambahkan Fauziah, kepada para pekerja atau buruh yang tidak dibayarkan THR oleh
perusahaan tertentu, silakan melapor ke pos tersebut.

"Terkait ini, kami juga akan segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada 132 perusahaan
untuk menyampaikan laporan pemberian THR paling lambat H-1," jelasnya. Ia mengatakan,
perusahan wajib untuk memberikan THR kepada buruh saat H-7 sebelum Idul Fitri 2021 dan
paling lambat H-1.

"Memang sejak dibukanya pos pengaduan THR pada 2017 lalu hingga saat ini tidak ada keluhan
ataupun laporan dari buruh terkait THR. Namun antisipasi hal tersebut penting untuk
dilaksanakan," jelasnya.

Ia mengatakan ada hak buruh untuk mendapatkan THR, kalau misalnya dia (buruh) bekerja
sudah beberapa tahun bekerja, THR nya disesuaikan dengan gaji pokok yang diterima terakhir.

"Bahkan menurut aturan terbaru, tidak hanya buruh tetap, buruh harian pun juga mempunyai
hak mendapatkan THR dengan nilainya sesuai kesepakatan dengan pihak perusahaan," jelasnya.

Ia juga mengatakan selain meminta data penerima THR dari perusahaan, Disnaker Tapin juga
akan langsung menanyakan kepada para buruh untuk memastikan apakah THR sudah
dibayarkan atau belum.
"Apabila kemudian ada perusahan yang tidak memenuhi kewajibannya, maka pertama akan
diberikan peringatan dan bila tidak dihiraukan maka sangsi terberat adalah penutupan
perusahaan," tegasnya.

Untuk diketahui, di Kabupaten Tapin tercatat ada 132 perusahaan. Diantaranya sektor usaha
pertambangan, perkebunan, dan jasa.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus Sene).

79