Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 76
terkait THR. Kepala Disnaker Kota Depok, Manto mengatakan, dalam SE tersebut, tertuang jika
perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, perlu ada dialog atau kesepakatan
antara kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan juga wajib melaporkan keuangan internal.
"Kalau tahun lalu, perusahaan masih bisa mencicil uang THR. Tapi tahun ini sudah tidak bisa.
Perusahaan harus membayar penuh," tegasnya.
Ia menambahkan, untuk besaran THR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
dibayarkan pada tahun ini juga. "Kami harap mereka (perusahaan) bisa memenuhi hak
karyawan, meskipun dalam kondisi seperti ini," ujar Manto.
Peneliti Indef Rusli Abdullah menilai menilai meski THR bersifat wajib, namun hal itu seharusnya
tidak bisa dikenakan kepada seluruh pelaku usaha karena kondisi pandemi juga memberi dampak
yang berat bagi sejumlah sektor. Ia mengatakan kewajiban membayarkan THR tepat waktu dan
secara penuh harus dikenakan kepada perusahaan atau sektor usaha yang tidak terdampak
pandemi Covid-19. Misalnya saja industri telekomunikasi atau perusahaan IT yang justru panen
besar di masa pandemi.
Terkait denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar THR, Rusli
menilai seharusnya hal tersebut dikenakan pada perusahaan yang tidak terdampak pandemi.
"Jadi ada dua sisi, sanksi untuk perusahaan atau sektor yang tidak terdampak. Kedua, untuk
yang terdampak bisa diberi fleksibilitas mencicil dalam waktu berjalan," katanya.
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mencatat ada 776 laporan pembayaran THR selama kurun waktu 20 hingga 30 April 2021.
Jumlah tersebut terbagi dari 484 konsultasi THR dan 292 pengaduan THR.
75
