Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2021
P. 40

Tapi, pemerintah sempat memberi sinyal bahwa program BSU diperpanjang hingga 2021. Hal
              itu  diungkapkan  oleh  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Airlangga  Hartarto sekaligus
              Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

              "Berdasarkan hasil rapat kemarin dengan Bapak Presiden, ini akan dilanjutkan pada 2021 selama
              tiga  bulan  dan  mungkin  akan  kita  pertimbangkan  enam  bulan  yaitu  kuartal  I  dan  II,"  kata
              Airlangga dalam Rakornas Kadin yang digelar secara virtual, 10 September 2020.

              Lalu,  apakah  rencana  tersebut  jadi  direalisasikan?  pihak  Kementerian  Ketenagakerjaan
              (Kemnaker) sejauh ini belum mendapat instruksi dari KPCPEN.

              "Kalau untuk 2021 saya belum ada berita atau belum ada info dari pimpinan atau dari (Komite)
              PEN ya. Kan biasanya (Komite) PEN yang menginstruksikan dilanjutkan untuk 2021 (atau tidak).
              Ini kita belum (diinstruksikan)," kata Direktur Kelembagaan Kerja Sama Hubungan Industrial
              (KKHI) Kemnaker, Aswansyah saat dihubungi detikcom, Kamis (7/1/2021).

              Sementara yang sudah jelas dilanjutkan di tahun ini ada 6 program, yakni Program Keluarga
              Harapan  (PKH),  Program  Sembako/Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT),  Bansos  Tunai,  Kartu
              Prakerja,  Penerima  Bantuan  Iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (PBI-JKN),  dan  Diskon  Tarif
              Listrik.

              Sedangkan  untuk  subsidi  gaji,  Kemnaker  tinggal  menunggu  instruksi  saja  sebagai  pihak
              pelaksana program tersebut.

              "Iya (Kemnaker) untuk 2021 tinggal menunggu (instruksi)," sebutnya.

              Saat dihubungi terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya
              saing UKM Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahudin mengatakan Kemenko Perekonomian
              tak terlibat dalam membahas program tersebut.
              "Wah kebijakan itu agar ditanyakan ke Kemnaker," jawabnya singkat.






































                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45