Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2021
P. 80
DETERMINASI DI TENGAH KRISIS
Pasar kerja Indonesia menyentuh titik nadirnya pada 2020. Membalikkan kondisi dari rekor
terburuk pengangguran ke pencapaian gemilang serapan tenaga kerja pada 2021 bakal
membutuhkan determinasi yang luar biasa.
Pada 2021, pemulihan pasar kerja dihadapkan pada tantangan pertumbuhan angkatan kerja dan
pengangguran yang mencapai rekor tertingginya dalam 3 tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari Agustus 2018 hingga Agustus 2020 jumlah
angkatan kerja di Indonesia naik dari 133,36 juta menjadi 138,22 juta. Sejalan dengan itu,
jumlah pengangguran meroket dari 7,07 juta menjadi 9,77 juta.
Tidak hanya menghadapi beban dari tingginya jumlah angkatan kerja dan pengangguran,
pemerintah harus menguras keringat untuk memperbaiki pencapaian penyerapan pekerja dari
masuknya investasi.
Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang Januari-
--September 2020 mencapai Rp616,6 triliun atau 74,8% dari target Rp817,2 triliun.
Namun demikian, realisasi investasi sepanjang kuartal I--- 11/2020 tersebut masih jomplang jika
dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja dari instrumen investasi.
Berdasarkan data BKPM, investasi sepanjang periode tersebut hanya menyerap 861.581 pekerja
dari target 1,2 juta orang.
Kendati berat, pelaku usaha menilai penyerapan tenaga kerja tidak dapat dikesampingkan pada
2021.
Menurut Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bob Azam, dalam upaya pemulihan ekonomi 2021, pemerintah dan pelaku usaha harus
konsentrasi ke penyerapan tenaga kerja.
"Pelaku usaha berharap pada kuartal 11/2021 dunia industri Indonesia sudah mencapai
pemulihan 70% atau sudah mencapai titik impas atau break event point [BEP]. Kondisi
tersebut sangat menentukan bagi sektor ketenagakerjaan," ujar Bob.
Dia mencontohkan, kondisi industri manufaktur yang belum mencapai BEP berpotensi
menimbulkan tekanan yang berujung ke gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, kebijakan-kebijakan menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) oleh sejumlah
kepala daerah seperti Jawa Barat dan
Jawa Tengah dinilai bertentangan dengan semangat UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor
manufaktur yang sensitif terhadap isu pengupahan.
Berkaitan dengan itu, Bob menjelaskan dunia usaha butuh regulasi yang mendukung, terutama
untuk manufaktur yang hanya mampu menyerap 20% dari total penyerapan tenaga kerja pada
2019.
Adapun, terdapat dua hal yang menjadi pilar dalam mengakselerasi penyerapan tenaga kerja
pada 2021. Pertama, vaksinasi dan pengendalian Covid-19 lewat protokol kesehatan. Kedua,
stimulus yang ditujukan khusus untuk pemulihan.
79
