Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2021
P. 86

Langkah selanjutnya dalam pembuatan Kartu Prakerja adalah mengikuti tes.

              Cek Penerima Bansos Rp 300 Ribu via dtks.kemensos.go.id, Begini Cara Mencairkannya KLIK
              eform.bri.co.id/bpum Cek Penerima BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Simak Dokumen untuk Pencairan
              Dananya Tes Kartu Prakerja Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang
              kamu miliki.

              Tes berisi 18 soal yang harus dikerjakan dalam waktu maksimal 25 menit. Soal yang diujikan
              berupa soal matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-sastra. Penggunaan
              alat bantu corat-coret seperti kertas, pensil/pulpen diperbolehkan untuk menyelesaikan soal.

              Setelah isi tes, hasil tes akan dievaluasi, mohon menunggu sebentar sekitar 5 menit, jika sudah
              5 menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh.

              Kemudian akan menerima notifikasi hasil tes lolos/gagal. Apa itu Kartu Prakerja? Dikutip dari
              prakerja.go.id, program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan
              kewirausahaan.

              Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk
              pekerja/buruh  yang  terkena  PHK  dan  pekerja/buruh  yang  membutuhkan  peningkatan
              kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah,
              termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

              Tujuan dari program Kartu Prakerja ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan
              kerja,  meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  angkatan  kerja,  serta  mengembangkan
              kewirausahaan.

              Namun, Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada: - Pejabat Negara; - Pimpinan dan Anggota
              Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - Aparatur Sipil Negara; - Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
              -  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia;  -  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa;  dan  -
              Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik
              daerah.





































                                                           85
   81   82   83   84   85   86   87