Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020

Title MENAKER SEBUT 274 PERUSAHAAN TAK BAYAR THR LEBARAN
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 20 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200520143424-532-505318/menaker -sebut-
Page/URL
274-perusahaan-tak-bayar-thr-lebaran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada 274 perusahaan
yang tidak mampu membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) Hari Raya Idul Fitri
atau lebaran kepada pekerja pada tahun ini.

Jumlah ini diketahui dari pengaduan yang masuk ke Posko Pengaduan THR di
Kementerian Ketenagakerjaan pada periode 11-18 Mei 2020.

Ida merinci 167 perusahaan tidak membayar THR, 40 perusahaan memotong THR,
40 perusahaan lainnya melakukan pembayaran bertahap, serta 27 perusahaan
menunda pembayaran. Data ini dirangkum dari 422 pengaduan terkait THR yang
masuk ke posko.

Ia mengatakan aduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian
melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos). Kemudian, diurus oleh Ditjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3).

"Tentunya, kami dorong untuk dilakukan dialog secara bipartit yang melibatkan
pekerja dan pengusaha, sehingga mereka mencapai solusi dan kesepakatan
bersama terkait pembayaran THR ini. Kesepakatan itu harus dilaporkan ke Dinas
Tenaga Kerja setempat," ungkap Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5).

Ida kembali mengingatkan bahwa dialog bipartit harus dilakukan secara
kekeluargaan. Selain itu, harus didasari dengan laporan keuangan internal
perusahaan yang transparan sebagai penanda itikad baik untuk mencapai
kesepakatan antar kedua belah pihak.

Di sisi lain, ia turut mengingatkan akan sanksi yang harus ditanggung oleh para
perusahaan yang tidak membayar THR lebaran kepada pekerja. Sanksi berupa
administratif berupa teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha.

"Bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk
kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," terangnya.

Page 131 of 141.