Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 81

Title          SEKJEN PPP: SKEMA PELAKSANAAN KARTU PRA KERJA POTENSI MUNCULKAN KASUS
                              HUKUM
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      20 Mei 2020
               Page/URL       https://news.detik.com/berita/5021891/sekjen-ppp-skema-pelaksanaan-kar tu-pra-kerja-
                              potensi-munculkan-kasus-hukum
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative


















               Jakarta  -  Sekjen PPP Arsul Sani  menilai skema pelaksanaan  program Kartu Pra
               Kerja  yang memberikan keuntungan kepada perusahaan penyediaan layanan
               pelatihan  online  berpotensi memunculkan kasus hukum di kemudian hari.
               Pasalnya, Arsul mengatakan saat ini ada pelatihan  online  yang bisa diikuti secara
               gratis.

               "Program Kartu Pra Kerja-nya sendiri tidak bermasalah, apalagi ini merupakan
               pemenuhan janji  Jokowi  pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah
               pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara  online  , di mana sebagian
               anggarannya yang Rp 5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan
               sejumlah perusahaan  startup  tersebut," kata Arsul dalam keterangan tertulis, Rabu
               (20/5/2020).


               Arsul kemudian mengingatkan akan kasus-kasus hukum, seperti BLBI, Bank Century
               dan pengadaan  e-KTP  , yang bermasalah dalam tataran pelaksanaan.


               Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, jika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
               menyatakan ada ketidakwajaran dalam komponen pembiayaan, bukan tak mungkin
               program Kartu Pra Kerja akan bermasalah secara hukum.


               "Jika nanti hasil audit BPK atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan
               Pembangunan) menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah
               dikeluarkan, misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap
               pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya
               secara cuma-cuma, seperti  prakerja.org  ini, maka menggelindingnya skema
               pelatihan Kartu Pra Kerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar," papar Arsul.

               Arsul mengingatkan agar pelaksanaan program Kartu Pra Kerja tidak mengandalkan
               imunitas hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor
               2 Tahun 2020. Dia menegaskan pasal tersebut sama sekali tidak memberikan
               jaminan.




                                                       Page 80 of 141.
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86