Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020

Title DIASPORA RI BANTU KORBAN PHK CORONA RP700 RIBU PEKAN INI
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 20 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200520104619-92-505206/diaspora -ri-bantu-
Page/URL
korban-phk-corona-rp700-ribu-pekan-ini
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Diaspora alias Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja atau
menetap di luar negeri akan membantu korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK
) dan karyawan yang dirumahkan akibat virus corona . Bantuan berbentuk uang
sebesar US$50 atau setara Rp700 ribu per bulan selama minimal tiga bulan.

Pendiri Jaringan Diaspora Indonesia (Indonesian Diaspora Network/IDN) Dino Patti
Djalal mengatakan program ini akan dilaksanakan pada pekan ini. Saat ini, program
sebenarnya sudah diluncurkan, namun masih perlu menunggu finalisasi pembuatan
situs dan data dari Kemnaker.

Ia mengatakan pemberian bantuan melalui program Diaspora Peduli ini bertujuan
membantu meringankan beban ekonomi para korban PHK dan dirumahkan akibat
pandemi virus corona atau Covid-19.

"Ini solidaritas langsung dari diaspora ke keluarga kena PHK. Jadi mereka beri
US$50 per bulan selama minimal tiga bulan, tapi bisa lebih, sampai enam bulan, 12
bulan, tergantung donaturnya," ujar Pendiri Jaringan Diaspora Indonesia
(Indonesian Diaspora Network/IDN) Dino Patti Djalal kepada CNNIndonesia.com,
Selasa (19/5).

Lantas, bagaimana cara mendapatkannya? Dino mengatakan para korban PHK
hanya perlu melakukan pendaftaran ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Setelah itu, Kemnaker akan mengunggah hasil pendataan ke situs resmi program di
www.diasporapeduli.id untuk diakses oleh para donatur diaspora.

Artinya, korban PHK tidak bisa mengajukan langsung ke Diaspora Peduli. Tujuannya,
agar ada pemerataan penerima bantuan dengan program pemerintah, misalnya
Kartu Prakerja yang turut memanfaatkan pendataan dari Kemnaker.

"Jadi tidak bisa orang random (acak) datang ke kami. Mereka harus daftar ke
Kemnaker seperti Kartu Prakerja, kami pun tidak bisa langsung kasih tanpa data dari
kementerian," jelasnya.

Kemudian, para donatur akan diberi wewenang penuh untuk menentukan sendiri
korban PHK mana yang akan diberikan bantuan. Ketentuan ini diberlakukan untuk
menghargai donatur sebagai pemilik atau sumber dana bantuan.

Page 92 of 141.