Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 164
Judul PKB Minta Pemerintah Jelaskan Isu Masuknya TKA Tiongkok Saat PPKM
Darurat
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Kedatangan TKA China
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/nasional/796781/pkb-minta-pemerintah-
jelaskan-isu-masuknya-tka-tiongkok-saat-ppkm-darurat
Jurnalis LES
Tanggal 2021-07-06 16:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR) Kebijakan PPKM Darurat ini harus diikuti dengan
contoh dan keteladanan di tempat lain, termasuk para TKA. Saya belum mengecek kebenaran
dari gambar-gambar adanya TKA yang masuk di tengah PPKM Darurat ini, tapi jika itu benar
maka itu bagian dari memprovokasi keadaan. Masyarakat akan merasa diperlakukan tidak adil
negative - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR) Katakanlah itu memang ada TKA yang datang, maka
jangan didiamkan. Toh, memang tidak ada kebijakan penutupan bandara internasional. Kalau
didiamkan maka menjadi pro dan kontra
negative - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR) Bagaimana spirit masyarakat bisa terjaga sementara
mereka melihat ada TKA bebas masuk. Nyatakan saja bahwa ini legal, ini boleh, memenuhi
syarat, misalnya, sehingga publik tidak bertanya-tanya. Kalau sekarang ini kan malah menjadi
fitnah
negative - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR) Katakan saja lalu lintas penerbangan luar negeri ini
dibuka. Tunjukkan saja prosedurnya dan mereka yang masuk ini memang sudah aman dari
Covid-19. Kalau tidak dijelaskan yang muncul adalah rasa ketidakpercayaan publik
Ringkasan
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, meminta agar Pemerintah memberikan
penjelasan sangat detail mengenai isu masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di
tengah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Menurut
Jazilul, jika isu adanya puluhan TKA asal Tiongkok masuk ke Indonesia di tengah PPKM Darurat
benar adanya, maka hal ini bisa memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
163
