Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

"Saat ini kita tetap berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi
Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan calon
TKA tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi," imbuh
Chairul.

Chairul menjelaskan lebih lanjut 20 orang yang diduga calon TKA tersebut sudah berada di
Indonesia sebelum diberlakukan PPKM Darurat dan telah menjalani karantina sesuai protokol
kesehatan (prokes) yang berlaku.

Mereka masuk ke pada 3 Juli 2021 dengan mengikuti prokes pada masa pandemi COVID-19.

Terkait kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat
ini, Chairul menyatakan pihaknya tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah yang telah
ditetapkan melalui SE Ketua Satgas COVID-19, SE Menaker, maupun instruksi-instruksi lainnya
yang mengatur hal tersebut.

"Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi COVID-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat
proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang
melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik.

TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan.

Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru, masih tetap
dihentikan sementara. Namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis
Nasional (PSN) dan objek vital strategis/nasional tersebut.

Berdasarkan SE Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam Upaya
Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka untuk sementara proses
pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.
"Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi TKA yang
bekerja pada PSN dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus
tertulis dari kementerian/lembaga terkait," kata Chairul.

"Sesuai SE Nomor M/3/HK.04/II/2021, Pemberi Kerja dapat mengajukan permohonan
penggunaan TKA bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE ini mulai berlaku pada
tanggal 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan
COVID-19," pungkasnya.

279