Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

ADA 20 TKA MASUK SULSEL, INI HASIL PEMERIKSAAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan Pemerintah
Daerah melalui Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan mengenai
informasi mendaratnya 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Bandara Sultan Hasanudin,
Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7).

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap
mengatakan, 20 TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba
kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten
Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Dia menjelaskan, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional.
"Pada lampiran Nomor Urut 96, memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,
merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," jelas
Chairul dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Senin (5/7).

Menurut dia, Kemnaker tetap berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertarns
Provinsi Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap
keberadaan calon TKA tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai dengan
regulasi.
Chairul menambahkan, 20 orang yang diduga calon TKA tersebut sudah berada di Indonesia
sebelum diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan
telah menjalani karantina sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Mereka masuk ke Provinsi
Sulawesi Selatan tanggal 3 Juli 2021 dengan mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi
Covid 19.

Adapun, berkaitan dengan kebijakan penerapan PPKM Darurat, Chairul menyatakan pihaknya
tetap mengacu pada kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan melalui SE Ketua Satgas
COVID-19, SE Menaker, maupun instruksi-instruksi lainnya yang mengatur terkait hal tersebut.

"Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi COVID-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat
proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang
melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik.
TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan," jelas Chairul.

Berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA
dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka untuk
sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.
Namun, hal ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan
obyek vital strategis/nasional tersebut.

"Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi TKA yang
bekerja pada PSN dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus
tertulis dari kementerian/lembaga terkait," ungkap Chairul.

Dia melanjutkan, sesuai SE Nomor M/3/HK.04/II/2021, pemberi kerja dapat mengajukan
permohonan penggunaan TKA bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE ini mulai
berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas
Penanganan Covid-19.

283