Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 286
Jumlah tersebut setara 30 persen dari total pekerja atau karyawan pengelola pusat perbelanjaan
di Indonesia yang mencapai 280 ribu orang, belum termasuk karyawan pihak penyewa atau
tenant.
"Potensi yang dirumahkan atau terkena PHK sekitar 30 persen. Jumlah karyawan Pusat
Perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280.000 orang (tidak termasuk karyawan penyewa
/ tenant)," ungkapnya kepada, Selasa (6/7).
Alphonzuz menjelaskan, saat ini, pengelola pusat perbelanjaan merasa khawatir jika PPKM
Darurat diperpanjang. Sebab, kebijakan tersebut tak hanya membatasi mobilitas pengunjung
namun juga turut memangkas jam operasional mal.
Padahal, bisnis di sektor pusat perbelanjaan masih dihadapkan pada kondisi sulit akibat dampak
dari berbagai kebijakan pembatasan sosial di sepanjang tahun 2020. Akibatnya, banyak pelaku
usaha kesulitan mempertahankan bisnisnya setelah kehabisan dana cadangan selama masa
pengetatan sejak pandemi Covid-19 tiba di Indonesia awal tahun lalu.
"Dana cadangan sudah terkuras habis selama tahun 2020, yang mana digunakan hanya sebatas
untuk supaya bisa bertahan saja," terangnya.
Oleh karenanya, dia meminta pemerintah harus dapat memastikan bahwa kebijakan pembatasan
kali ini benar-benar disertai dengan penegakan yang kuat atas pemberlakuan serta penerapan
protokol kesehatan secara ketat. Sehingga, tidak perlu adanya perpanjangan PPKM Darurat
dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona jenis baru tersebut.
"Kalau berkepanjangan maka akan banyak karyawan yang dirumahkan dan kalau masih berlarut
lagi maka akan terjadi lagi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak bisa dihindari,"
imbuhnya.
[azz].
285
