Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 292

"Jangan  sampai  muncul  kesan  bahwa  aturan  ditegakkan  secara  ketat  untuk  masyarakat
              Indonesia  saja,  tetapi  terlihat  longgar  untuk  warga  asing,  baik  tenaga  kerja  asing  maupun
              pendatang," kata Zulhas.

              TKA Dikarantina Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masih dikarantina setelah dilakukan tes
              swab antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
              yang menjadi lokasi tujuan bekerja di PT Huady Nickel Alloy.

              "Setelah  langsung  diswab  setiba  di  Bantaeng,  sebanyak  20  TKA  itu  dikarantina  dulu  sambil
              menunggu  hasil  swab,"  kata  Juru  Bicara  Satgas  COVID-19  Bantaeng  dr  Andi  Ihsan  seperti
              dilaporkan Antara, Senin (5/7/2021).
              Menurut dia, pemeriksaan dengan swab antigen sudah dilakukan pada akhir pekan dan ternyata
              semua pekerja itu negatif. Sedangkan untuk memastikan lebih lanjut, dilakukan tes PCR yang
              hasilnya diharapkan dapat diketahui malam ini.

              Dia mengatakan, upaya pencegahan sebaran COVID-19 akan terus dilakukan, karena itu selama
              hasil swab PCR belum terbit, maka para TKA itu tidak diperkenankan bekerja di PT Huady.

              Karena itu, lanjut dia, para calon pekerja itu tidak dibiarkan berkeliaran, tetapi harus tetap berada
              di rusunawa perusahaan smelter itu.

              Ihsan mengatakan, pihaknya juga sudah meminta dokumen kelengkapan vaksin para TKA itu,
              dan semuanga sudah dilengkapi dengan sertifikat vaksin.
              Sebelumnya,  Plt  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Andi  Sudirman  Sulaiman  telah  memerintahkan
              Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Sulsel  untuk  menelusuri  izin  dan  persyaratan  keberadaan  TKA
              tersebut sesuai aturan yang berlaku.

              Menurut dia, meskipun perizinan TKA selama bekerja di Indonesia menjadi kewenangan dari
              pemerintah pusat atau melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI, namun pihaknya juga harus
              mengecek dokumen dan persyaratan prokes yang menjadi prosedur di lapangan.





































                                                           291
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297