Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

KEMNAKER LAKUKAN PEMERIKSAAN TERKAIT MASUKNYA 20 TKA DI SULSEL

Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan
Pemerintah Daerah melalui Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan
terkait informasi mendaratnya 20 TKA asal China di Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan,
Sabtu (3/7) malam.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap, menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi
dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa 20 orang
TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba kemampuan dalam
bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi
Selatan. Hal itu memang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional.

“Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,
merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," ujar
Chairul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Saat ini Kemnaker berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertarns Provinsi
Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan calon
TKA tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi.

Chairul menjelaskan lebih lanjut bahwa 20 orang yang diduga calon TKA tersebut sudah berada
di Indonesia sebelum diberlakukan PPKM Darurat dan telah menjalani karantina sesuai protokol
kesehatan yang berlaku, dan masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Juli 2021 dengan
mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

Terkait kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat
ini, Chairul menyatakan pihaknya tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah yang telah
ditetapkan melalui SE Ketua Satgas COVID-19, SE Menaker, maupun instruksi-instruksi lainnya
yang mengatur terkait hal tersebut.

“Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi COVID-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat
proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang
melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik.
TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan, " tambah dia.

Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk permohonan
baru, masih tetap dihentikan sementara. Namun hal itu, dikecualikan bagi TKA yang bekerja
pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis atau nasional tersebut.

Berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA
dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka untuk
sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.

"Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi TKA yang
bekerja pada PSN dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus
tertulis dari kementerian/lembaga terkait," kata Chairul.
Sesuai SE Nomor M/3/HK.04/II/2021, Pemberi Kerja dapat mengajukan permohonan
penggunaan TKA bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE ini mulai berlaku pada
tanggal 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan
COVID-19.

301