Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

Sebelumnya, dalam pernyataan pers virtual, Senin (5/7/2021) malam, Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan perusahaan untuk
tidak memecat karyawan secara sepihak. Luhut juga meminta agar karyawan di sektor non-
esensial yang masih dipaksa bekerja dari kantor untuk melaporkan kepada pemerintah daerah
setempat.

la meminta agar pengawasan dan pemberian sanksi dipertegas. "Saya ingin memastikan agar
karyawan dari sektor non-esensial tidak diberhentikan sepihak atau dilakukan pemecatan. Saya
juga menegaskan, karyawan dari perusahaan non-esensial yang masih dipaksa bekerja dari
kantor untuk segera melapor ke pemerintah," kata Luhut.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Selasa (6/7),
mengatakan, diperlukan langkah kebijakan yang konkret untuk melindungi pekerja saat PPKM
darurat, baik dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun perlindungan
pekerja dari ancaman penularan Covid-19.

Pemerintah juga diminta kembali menerapkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara
terukur dan tepat sasaran bagi pekerja di sektor dan wilayah terdampak. Selain untuk menopang
konsumsi masyarakat, jaminan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja saat PPKM darurat juga
bisa membantu mengendalikan laju penularan Covid-19 yang meninggi.

Kebijakan subsidi gaji sempat diterapkan tahun 2020 kepada pekerja yang terdaftar di BP
Jamsostek dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan tunai Rp 600.000 per bulan ditransfer ke
rekening pekerja selama empat bulan. Kebijakan itu dihentikan awal tahun 2021.

Menurut Timboel, agar lebih realistis, BSU dapat diberikan secara terukur, tidak seperti tahun
lalu ketika bantuan diberikan ke semua pekerja di berbagai sektor dan daerah. Kali ini, BSU
cukup diberikan ke pekerja di Jawa dan Bali serta usaha yang memang terdampak PPKM darurat.

Bantuan juga cukup disalurkan ke pekerja yang dirumahkan dan upahnya dipotong. Dengan
skema lebih terukur, anggaran yang harus disiapkan tidak harus sebesar tahun lalu. Tahun lalu,
realisasi penyaluran BSU mencapai Rp 29,4 triliun.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, di tengah kondisi
terimpit, efisiensi terhadap karyawan terpaksa dilakukan. Seperti kalangan buruh, pengusaha
juga meminta pemerintah menghidupkan kembali program BSU. Subsidi upah dinilai mdapat
membantu meringankan arus kas perusahaan terdampak dan menghindari terjadinya pemutusan
hubungan kerja (PHK).

Terkait perlindungan bagi pekerja dalam bentuk subsidi upah, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan, program itu akan dikaji oleh pemerintah.

Pemerintah terus merealokasi dan refocusing anggaran ke-menterian/lembaga untuk
meningkatkan anggaran penanganan pandemi. "Ini akan dikoordinasikan karena Pak Luhut
sudah menyampaikan bahwa ini jadi pilihan kalau kita ingin meningkatkan konsumsi masyarakat.
Tetapi, masih dalam proses," kata Ida.

(AGE/DIM)

38