Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

Pada surat edaran, Ida mengatakan situasi terkini penularan Covid-19 dan dampaknya terhadap
dunia kerja, baik yang bekerja di rumah maupun dari tempat kerja, yang dinilai perlu dilakukan
upaya untuk meningkatkan daya tahan pekerja agar tetap dapat bekerja dan produktif.

Menaker minta kepada para gubernur untuk menyampaikan imbauan tersebut kepada
pengusaha /pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan edaran nomor
M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi
Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan yang telah diterbitkan
sebelumnya.

Ida juga minta, agar dunia usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi
Covid-19, dengan mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja untuk
mengikuti vaksinasi. Perusahaan juga diminta mengupayakan penyediaan masker dan
perlengkapan kesehatan seperti hand sanitizer, vitamin atau suplemen kesehatan lainnya secara
rutin bagi pekerja, termasuk mengoptimalkan sarana kesehatan di perusahaan jika sudah
memilikinya.

Menaker mendorong dunia usaha untuk mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan untuk menyusun dan melaksanakan langkah-langkah
strategis sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

"Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satgas Penanganan Covid-19.
P2K3 atau Satgas Penanganan Covid-19 dimaksud untuk berkoordinasi dengan Satgas
Penanganan Covid-19 pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Pemerintah, sebelumnya telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di tengah
meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021,
di Jawa dan Bali.

Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah (work from home). Sementara bagi pekerja sektor esensial
dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi.

3