Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

mengupayakan agar dalam situasi seperti ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja," kata
Menaker Ida dalam keterangan resmi via virtual di Jakarta, Selasa (6/7).
Dalam kondisi PPKM Darurat seperti ini, Menaker Ida meminta baik perusahaan, pekerja dan
serikat pekerja untuk sama-sama memahami situasi yang sedang terjadi dengan bijaksana. Ida
melanjutkan, semua mengetahui bahwa kondisi yang mendorong terjadinya PPKM Darurat yang
membatasi kegiatan masyarakat bukanlah situasi yang mudah baik untuk pekerja maupun bagi
pelaku dunia usaha.

"Solusi yang terbaik selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja
atau buruh maupun dengan serikat pekerja atau serikat buruh," tegasnya.
Ida menegaskan, selain dialog bipartit dalam perusahaan, dialog tripatit juga menjadi penting
karena karakteristik daerah yang berbeda-beda. Karena itu, Ida mengimbau, agar pemerintah
daerah melakukan inisiasi dialog secara tripartit baik melalui kelembagaan seperti lembaga kerja
sama tripartit maupun dialog dalam bentuk yang lain untuk mendapatkan solusi konkret.
Dialog itu harus dilandasi saling percaya dan pikiran positif, karena merupakan cara ampuh untuk
dapat menyelesaikan persoalan. Sebelumnya, Menaker Ida juga sudah meneken edaran baru
yaitu Surat Edaran Menaker Nomor M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan
Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi
Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama Pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021.

Dalam edaran tersebut dia meminta perusahaan agar mematuhi aturan pengetatan aktivitas di
tempat kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PPKM Darurat, memfasilitasi pekerja
mengikuti program vaksinasi, menyediakan perlengkapan dan suplemen kesehatan seperti
masker dan vitamin, serta membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
di perusahaan.

86