Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 91
Judul Satgas Perkantoran Akan Sidak Kantor Non-Esensial yang Tidak WFH
Nama Media viva.co.id
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/metro/1385404-satgas-perkantoran-
akan-sidak-kantor-non-esensial-yang-tidak-wfh
Jurnalis Agus Rahmat
Tanggal 2021-07-06 20:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan pihaknya akan membentuk
Satgas Perkantoran, yang akan melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan non-esensial di
Jakarta Barat, yang tidak menerapkan work from home atau WFH bagi karyawannya. Di masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat 3-20 Juli di Jawa-Bali,
kantor non-esensial diwajibkan WFH 100 persen, terutama di zona merah.
SATGAS PERKANTORAN AKAN SIDAK KANTOR NON-ESENSIAL YANG TIDAK WFH
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan pihaknya akan membentuk
Satgas Perkantoran, yang akan melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan non-esensial di
Jakarta Barat, yang tidak menerapkan work from home atau WFH bagi karyawannya.
Di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat 3-20 Juli di Jawa-
Bali, kantor non-esensial diwajibkan WFH 100 persen, terutama di zona merah.
Polres Metro Jakarta Barat sendiri kata Ady, telah membentuk Satgas Perkantoran sejak PPKM
Darurat diberlakukan.
Ady menjelaskan dibentuknya satgas tersebut lantaran pihaknya masih menemukan pekerja di
perusahaan kategori non-esensial dan kritikal, yang masih belum terapkan WFH.
Dampaknya adalah para pekerja dari Tangerang yang akan berkantor di Jakarta, mencoba
melewati Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, hingga akhirnya terjadi kemacetan.
"Setiap harinya mengecek kantor-kantor di wilayah Jakarta Barat bergabung juga dengan polsek
untuk lihat aturan PPKM Darurat di kantor-kantor," ujar Ady dikonfirmasi, Selasa 6 Juli 2021.
Ady menegaskan, jika pihaknya mendapati adanya perusahaan non-esensial yang tidak patuh
akan PPKM Darurat, dan masih nekat menugaskan karyawannya untuk berkantor, perusahaan
tersebut akan diberi sanksi serius. Yakni berupa denda hingga pencabutan izin usaha.
90
