Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 96
2 PABRIK DI CIANJUR LANGGAR PROKES SAAT PPKM DARURAT
Sebanyak dua pabrik yang berlokasi di Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat, melanggar
protokol kesehatan (prokes) pada masa PPKM Darurat.
Pelanggaran itu ditemukan saat Bupati Cianjur Herman Suherman melakukan sidak bersama
dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di PT Pou Yuen Indonesia dan PT
Fasic.
Herman mengatakan PT Pou Yuen tidak menjalankan prokes karena para buruh tidak menjaga
jarak meski perusahaan hanya memperkerjakan 50 persen pegawainya.
"Kalau untuk kapasitasnya sudah sesuai, tapi prokesnya belum sesuai. Jadi bukan satu gedung
kosong satu gedung terisi, tapi dalam satu gedung diisi dengan kuota 50 persen supaya ada jaga
jarak," kata Herman, Selasa (6/7/2021).
Sementara itu, di PT Fasic tidak menerapkan aturan WFO 50 persen. Menurut Herman, jumlah
pegawai yang bekerja di perusahaan itu di atas 50 persen.
"Lokasi kedua yang kita sidak ternyata belum menjalankan aturan PPKM, di mana harusnya
pegawai yang bekerja maksimal 50 persen. Tapi tadi masih lebih dari 50 persen," ujarnya.
Herman mengatakan pihak perusahaan berdalih mengejar target pesanan. Selain itu,
perusahaan masih membutuhkan waktu untuk mengatur kembali jadwal kerja pegawai.
"Itu bukan jadi alasan, tetap aturan harus diikuti. Kan hanya sampai tanggal 20 Juli, tidak lama,"
ujar Herman.
Menurut dia, dua perusahaan tersebut sudah diminta untuk mengikuti proses dan aturan PPKM
darurat, jika tidak, sanksi tindakan pidana ringan akan diberikan.
"Kita sudah minta besok, prokes dan aturan 50 persen WFH itu dijalankan. Kalau tidak, siap-siap
urusan dengan Polres dan kejaksaan, serta disidang karena melanggar PPKM Darurat," tegasnya.
Kapolres Cianjur AKBP Moch Rifai mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak
terkait untuk memberikan sanksi dan menggelar sidang tindak pidana ringan (tipiring) bagi
perusahaan yang melanggar PPKM darurat.
"Hari ini kita masih beri tenggang waktu, tapi kalau besok belum juga mengikuti aturan, kita
sanksi dan siapkan sidang tipiring. Kita sudah koordinasi juga dengan pengadilan negeri,"
tuturnya.
Sementara itu, Pimpinan PT Fasic, Hamzah, berdalih aturan tersebut baru dan pihaknya butuh
proses untuk melaksanakannya. "Aturannya kan baru Sabtu (3/7), bertahap kita ikuti aturannya,"
ucap Hamzah.
95
