Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 100
Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama Pandemi Covid-19 yang
diterbitkan pada 3 Juli 2021.
Pada surat edarannya, Ida mengatakan situasi terkini penularan Covid-19 dan dampaknya
terhadap dunia kerja baik yang bekerja di rumah maupun dari tempat kerja maka perlu dilakukan
upaya untuk meningkatkan daya tahan pekerja agar tetap dapat bekerja dan produktif.
PPKM Darurat, Polri dan TNI Diminta Tegas Lakukan Penyekatan Mobilitas Dia pun meminta
kepada para gubernur untuk menyampaikan imbauan kepada pengusaha/pemimpin perusahaan
agar mengoptimalkan pelaksanaan edaran nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana
Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan
Penularan Covid-19 di Perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya.
"Kita minta agar mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan PPKM
Darurat," tegas Ida dalam edaran tersebut di Jakarta, Selasa (6/7/2021).
Menaker juga meminta agar dunia usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait program
vaksinasi Covid-19 dengan mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja
untuk mengikuti vaksinasi.
Perusahaan juga diminta mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan
seperti hand sanitizer, vitamin atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja.
Mereka juga diminta untuk mengoptimalkan sarana kesehatan di perusahaan jika sudah
memilikinya.
Dia juga mendorong dunia usaha untuk mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan untuk menyusun dan melaksanakan langkah-langkah
strategis sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.
"Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satgas Penanganan Covid-19.
P2K3 atau Satgas Penanganan Covid-19 dimaksud untuk berkoordinasi dengan Satgas
Penanganan COVID-19 pemerintah daerah setempat," ujarnya.
Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di tengah
meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021
di Jawa dan Bali.
Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah (work from home). Sementara bagi pekerja sektor esensial
dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi.
(ind).
99
