Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 104

Surat  edaran  ini  lanjut  Ida  telah  ditujukan  kepada  para  gubernur  seluruh  Indonesia  agar
              menghimbau  para  pelaku  usaha  di  wilayahnya.  Utamanya,  untuk  memperhatikan  petunjuk
              penerapan  protokol  kesehatan  di  tempat  kerja  serta  mematuhi  ketentuan  mengenai  PPKM
              Darurat.

              "Petunjuk tersebut sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
              M/7/AS.02.02/V/2020  tentang  Rencana  Keberlangsungan  Usaha  Dalam Menghadapi Pandemi
              Corona  Virus  Disease  2019  dan  Protokol  Pencegahan  Penularan  COVID-19  di  Perusahaan,"
              tambah Ida.

              Dalam surat edaran terbaru ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan baik oleh para
              pengusaha dalam masa PPKM Darurat. Berikut ini daftarnya.

              1.  Mendorong  dan  memberikan  kesempatan  atau  memfasilitasi  pekerja  untuk  mengikuti
              vaksinasi. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait program
              vaksinasi untuk mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh pekerja terhadap COVID-19.


              2.  Mengupayakan  penyediaan  masker  dan  perlengkapan  kesehatan  berupa  hand  sanitizer,
              vitamin atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja serta mengoptimalkan sarana
              layanan kesehatan di perusahaan.

              "Hal Ini dimaksudkan agar semua pekerja baik yang melakukan pekerjaan di perusahaan kerja
              (work from office/WFO) maupun yang melakukan pekerjaan di rumah (work from home/WFH),
              tetap mempunyai daya tahan tubuh yang kuat sehingga tetap dapat produktif," ujarnya.



              3.  Mengefektifkan  Panitia  Pembina  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (P2K3)  di  perusahaan
              dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai antisipasi apabila terjadi
              keadaan darurat. Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satuan Tugas
              (Satgas) Penanganan COVID-19.

              Lebih lanjut Ida mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan
              untuk memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan. Salah satunya melakukan PHK.

              "Semua pihak harus mengupayakan agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan
              kerja antara pengusaha dengan pekerja," tegasnya.

              Semua pihak kata Ida, harus memahami bahwa kondisi saat ini tidak mudah bagi pekerja dan
              pengusaha. Karena itu solusi yang terbaik adalah selalu mengedepankan dialog bipartit antara
              pengusaha dengan pekerja maupun serikat pekerja.

              "Selain  dialog  bipartit  di  perusahaan,  dialog  di  tingkat  tripartit  pun  juga  menjadi
              penting,"tambahnya.















                                                           103
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109