Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

"Kami sangat paham adanya keresahan masyarakat tentang warga asing yang masuk di tengah
pengetatan mobilitas orang. Tetapi kami tegaskan, mereka datang terlebih dahulu sebelum
PPKM, dan telah memenuhi persyaratan keimigrasian dan lolos pemeriksaan kesehatan oleh Tim
Kemenkes, sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri, di Bandar Udara Internasional
Soekarno-Hatta", ucap Novie dalam keterangannya.

Setelah datang pada 25 Juni 2021, TKA tersebut telah menjalani masa karantina selama 5x24
jam sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor SE 21 Tahun 2021.

"Ketika TKA datang, masih berlaku SE Nomor 21 Tahun 2021 sehingga mereka harus menjalani
masa karantina selama 5 hari, kemudian baru melanjutkan perjalanan ke Makassar pada 3 Juli
2021. Dengan demikian, jelas bahwa TKA tidak datang langsung dari China ke Makassar",
jelasnya.

Hingga dengan saat ini, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar tidak melayani
penerbangan internasional. Dia bilang, perjalanan internasional hanya bisa dilakukan di Bandara
Kualanamu Medan, Sorkarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Sam Ratulangi Manado, dan
Zainuddin Abdul Madjid di Lombok.

TKA China itu disebutkan bekerja di salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek apa?.
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Chairul Fadly Harahap
menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans
Provinsi Sulawesi Selatan, disampaikan bahwa 20 orang TKA tersebut datang sebagai calon
tenaga kerja asing dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis
Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

"Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,
merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," kata
Chairul dalam keterangannya.

"Saat ini kita tetap berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertarns Provinsi
Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan calon
TKA tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi," kata
Chairul.

Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih tetap
dihentikan sementara. Namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis
Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional. Berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor
M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam Upaya Pencegahan masuknya
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka untuk sementara proses pelayanan penggunaan
TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.

"Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi TKA yang
bekerja pada PSN dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus
tertulis dari kementerian/lembaga terkait," kata Chairul.

"Sesuai SE Nomor M/3/HK.04/II/2021, Pemberi Kerja dapat mengajukan permohonan
penggunaan TKA bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE ini mulai berlaku pada
tanggal 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan
COVID-19," katanya.

108