Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 113
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menghimbau perusahaan nonesensial yang
masih menerapkan work from office (WFO) agar mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat
kerja dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat
pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Imbauan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran
Menaker Nomor M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di
Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh
Perusahaan Selama Pandemi covid-19 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021.
PEKERJA SEKTOR NONESENSIAL MASIH KERJA DI KANTOR, INI RESPONS
MENAKER
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menghimbau perusahaan nonesensial
yang masih menerapkan work from office (WFO) agar mematuhi aturan pengetatan aktivitas di
tempat kerja dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM
Darurat pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.
Meskipun dalam dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi
Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana
Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama Pandemi covid-19 yang diterbitkan pada
3 Juli 2021, pekerja non esensial seharusnya bekerja Work From Home ( WFH ).
"Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor nonesensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah ( work from home ). Sementara bagi pekerja sektor esensial
dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi," kata Menaker, di
Jakarta, Selasa (6/7/2021).
Selain itu, dalam SE tersebut Menaker juga meminta kepada para Gubernur untuk
menyampaikan himbauan kepada pengusaha /pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan
pelaksanaan edaran nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha
dalam Menghadapi Pandemi covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan covid-19 di
Perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya.
"Kita minta agar mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan PPKM
Darurat," imbuhnya.
Disisi lain, Menaker menegaskan agar dunia usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait
program vaksinasi covid-19 dengan mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi
pekerja untuk mengikuti vaksinasi.
Perusahaan juga diminta mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan
seperti hand sanitizer, vitamin atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja.
Mereka juga diminta untuk mengoptimalkan sarana kesehatan di perusahaan jika sudah
memilikinya.
Dengan demikian, dunia usaha bisa turut serta mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan, untuk menyusun dan melaksanakan langkah-
langkah strategis sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.
"Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satgas Penanganan covid-19.
P2K3 atau Satgas Penanganan covid-19 dimaksud untuk berkoordinasi dengan Satgas
Penanganan covid-19 pemerintah daerah setempat," pungkasnya.
112
