Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 116
Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/9/HK.04/VII/2021 tentang
Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan Serta
Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama Pandem Covid-19 yang
diterbitkan pada 3 Juli 2021.
"Mengimbau perusahaan untuk mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan
seperti hand sanitizer, vitamin atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja serta
mengoptimalkan sarana layanan kesehatan di perusahaan," dalam surat edaran tersebut, dikutip
Selasa (6/7).
Dalam edaran yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia itu, Ida menyatakan perlu
upaya untuk meningkatkan daya tahan pekerja agar tetap dapat bekerja dan produktif. Hal itu
dilakukan dengan memperhatikan perkembangan covid-19 di berbagai daerah dan dampaknya
terhadap dunia kerja.
Untuk itu, Ida mengimbau perusahaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan surat edaran nomor
M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi
Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan yang telah diterbitkan
sebelumnya.
Selain itu, perusahaan juga diminta untuk mematuhi pelaksanaan aktivitas di tempat kerja sesuai
dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Ida juga meminta dunia usaha untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait program
vaksinasi covid-19 dengan mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja
untuk mengikuti vaksinasi.
Tak hanya itu, Ida mendorong dunia usaha untuk mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan untuk menyusun dan melaksanakan langkah-langkah
strategis sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.
"Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satgas Penanganan Covid-19.
P2K3 atau Satgas Penanganan Covid-19 dimaksud untuk berkoordinasi dengan Satgas
Penanganan Covid-19 pemerintah daerah setempat," ujar Ida dalam surat edaran tersebut,
dikutip Selasa (6/7).
Surat edaran tersebut berlaku mulai 3 Juli 2021 sampai dengan batas waktu pandemi covid-19
dinyatakan berakhir oleh Satgas Penanganan Covid-19.
Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat pada 3-20 Juli
di Pulau Jawa dan Bali. Langkah ini diambil untuk menekan penyebaran covid-19.
Dalam PPKM Darurat, pekerja sektor non-esensial harus bekerja dari rumah ( work from home )
sepenuhnya. Sementara bagi pekerja sektor esensial dapat bekerja dari kantor dengan jumlah
pekerja yang dibatasi dan protokol kesehatan ketat.
115
