Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 120

Judul               Buruh minta Kemenaker awasi aturan WFH selama PPKM Darurat
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           PPKM Darurat
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/buruh-minta-kemenaker-awasi-
                                    aturan-wfh-selama-ppkm-darurat
                Jurnalis            Abdul Basith Bardan
                Tanggal             2021-07-06 19:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kerahkan pengawas
              untuk datangi perusahaan-perusahaan esensial dan non esensial untuk me-WFH-kan pekerjanya
              sesuai ketentuan

              negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pastikan WFH tidak
              disertai PHK atau upah tidak dibayar



              Ringkasan

              Sekjen  Organisasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (Opsi)  Timboel  Siregar  meminta  pemerintah
              lakukan  pengawasan  ketat  pada  perusahaan.  Hal  itu  berkaitan  dengan  penerapan  kebijakan
              Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat  di  Jawa  dan  Bali  untuk
              mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Kebijakan itu mengatur kewajiban bekerja di
              rumah (WFH) bagi pegawainya.



              BURUH MINTA KEMENAKER AWASI ATURAN WFH SELAMA PPKM DARURAT

              Sekjen  Organisasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (Opsi)  Timboel  Siregar  meminta  pemerintah
              lakukan pengawasan ketat pada perusahaan.

              Hal itu berkaitan dengan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
              (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Kebijakan
              itu mengatur kewajiban bekerja di rumah (WFH) bagi pegawainya.

              "Kerahkan pengawas untuk datangi perusahaan-perusahaan esensial dan non esensial untuk
              me-WFH-kan pekerjanya sesuai ketentuan," ujar Timboel dalam keterangannya, Selasa (6/7).

              Selama PPKM Darurat, pemerintah mengatur sektor non esensial untuk melakukan WFH 100%.
              Sementara itu untuk sektor non esensial kebijakan WFH dilakukan sebanyak 50%.


                                                           119
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125