Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 121
Timboel menegaskan pemerintah harus melakukan pengecekan secara langsung. Selain itu juga
perlu diberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.
Hal penting lain yang disampaikan pengamat ketenagakerjaan itu juga berkaitan dengan
masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Timboel menekan pemerintah agar memastikan tak
ada pekerja yang di-PHK selama PPKM darurat.
"Pastikan WFH tidak disertai PHK atau upah tidak dibayar," terang Timboel.
Sebagai informasi, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021. PPKM
Darurat diharapkan dapat mengurangi mobilitas dan mencegah penyebaran Covid-19.
120
