Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

"Kita minta agar mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan PPKM
Darurat," tegas Menaker Ida, Selasa (6/7/2021) Menaker menerbitkan SE Nomor
M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan
Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama
Pandemi COVID-19, pada 3 Juli 2021.

Menaker Ida mengatakan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya tahan pekerja agar
tetap dapat bekerja dan produktif.

Adapun PPKM Darurat merupakan respon dari situasi terkini penularan COVID-19 dan
dampaknya terhadap dunia kerja.
Menaker Ida meminta kepada para gubernur untuk menyampaikan imbauan kepada pengusaha
maupun perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Keberlangsungan Usaha dalam
Menghadapi Pandemi COVID-19 dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan
yang telah diterbitkan sebelumnya.
Termasuk meminta dunia usah dukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi COVID-
19 dengan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja untuk mengikuti vaksinasi.

"Ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi," ujarnya.

Perusahaan juga diminta mengupayakan penyediaan proteksi kepada karyawan.

Seperti menyediakan masker dan perlengkapan kesehatan seperti hand sanitizer, vitamin atau
suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja.

Serta mengoptimalkan sarana kesehatan di perusahaan jika sudah memilikinya.

"Ini dimaksudkan pekerja atau buruh yang WFO atau WFH tetap punya daya tahan tubuh yang
kuat sehingga tetap produktif," ujarnya.

Ida juga mendorong dunia usaha untuk mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan.

Tugasnya adalah untuk menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai
antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

P2K3 atau Satgas Penanganan COVID-19 dimaksud untuk berkoordinasi dengan Satgas
Penanganan COVID-19 pemerintah daerah setempat.

"Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satgas Penanganan COVID-19,"
ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di tengah
meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021
di Jawa dan Bali.

Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah (work from home).

Sementara bagi pekerja sektor esensial dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan jumlah
pekerja yang dibatasi.

105