Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 192
positive - Andayani Budi Lestari (Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan) Kami pun bersinergi dan koordinasi dengan
Kementerian Lembaga atau A sosiasi Human Resource Development(HRD)
Ringkasan
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS) Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan, saat ini, BPJS Kesehatan tengah fokus
pada akurasi dan validasi data kepesertaan.
"Fokusnya dari sisi jumlah pekerja yang didaftarkan dan akurasi data pendapatan sebagai dasar
penghitungan iuran," jelas Andayani, seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11/2020).
VALIDASI DATA KEPESERTAAN PEKERJA, BPJS KESEHATAN GANDENG KEMNAKER
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS) Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan, saat ini, BPJS Kesehatan tengah fokus
pada akurasi dan validasi data kepesertaan.
"Fokusnya dari sisi jumlah pekerja yang didaftarkan dan akurasi data pendapatan sebagai dasar
penghitungan iuran," jelas Andayani, seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11/2020).
Andayani mengatakan, untuk mewujudkan upaya tersebut, BPJS Kesehatan bersinergi dengan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Sinergi itu dilakukan untuk memudahkan integrasi data badan usaha dan pekerja di Indonesia,"
kata Andayani.
Lebih rinci, Andayani menuturkan, integrasi tersebut dilakukan lewat aplikasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (WLKP) milik Kemenaker.
"Aplikasi itu kemudian diintegrasi dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah
Badan Usaha milik BPJS Kesehatan," sambungnya.
Ia berharap, sumber daya data yang ada dalam kedua aplikasi itu dapat meningkatkan
kepesertaan serta akurasi dan validasi data segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dari Badan
Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Dengan demikian, seluruh badan usaha dan pekerjanya terlindungi terhadap akses layanan
kesehatan dalam Program JKN-KIS," harapnya.
Andayani menuturkan, sampai Senin (31/10/2020) jumlah Badan Usaha yang telah terdaftar
dalam Program JKN-KIS sebanyak 318.062 dengan jumlah pekerja 16.477.500.
"Sedangkan jumlah anggota keluarganya 20.886.757 jiwa sehingga total 37.364.257 jiwa peserta
segmen PPU Badan Usaha," jelasnya.
Lebih lanjut Andayani menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam
mengoptimalkan kepesertaan PPU Badan Usaha.
Adapun upaya tersebut yakni melakukan canvassing pendaftaran yang ditujukan untuk badan
usaha potensial atau badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya.
191
