Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 187

1.  DKI  Jakarta  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  telah  membuat  aturan  ihwal  kenaikan  Upah
              Minimum  Pekerja  (UMP)  tahun  2021.  Pemprov  memutuskan  tidak  menaikkan  UMP  bagi
              perusahaan terdampak Covid-19. Kebijakan ini dibuat asimetris karena dampak pandemi.

              Dengan mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27
              persen. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka
              Pemprov  DKI  Jakarta  menetapkan  besaran  UMP  DKI  Jakarta  Tahun  2021  sebesar  Rp
              4.416.186,548.

              Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang
              sama  dengan  UMP  2020  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Dinas  Tenaga  Kerja,
              Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

              Besarnya  kenaikan  upah  setiap  tahunnya  seringkali  dianggap  menjadi  satu-satunya  faktor
              peningkatan  kesejahteran  pekerja/buruh.  Kendati  demikian,  Pemprov  DKI  Jakarta  berupaya
              untuk membuat alternatif-alternatif lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh
              di DKI Jakarta.

              Pemprov  DKI  Jakarta  juga  berkolaborasi dengan  masyarakat,  khususnya  pekerja  atau  buruh
              dalam  rangka  menyusun  program-program  peningkatan  kesejahteraan.  Salah  satu  adalah
              program Kartu Pekerja Jakarta. Program tersebut merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta
              dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  pekerja  dengan  meringankan  beban  biaya
              transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh.

              2. Jawa Timur Mengutip Antara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga memutuskan
              untuk  tetap  menaikkan  UMP  sebesar  5,65  persen,  dari  sebelumnya  sebesar  Rp  1.768.000
              menjadi Rp 1.868.777 pada 2021.

              Gubernur  Jatim  Khofifah  Indar  Parawansa  mengatakan,  keputusan  untuk  menaikkan  UMP
              provinsi  Jatim  kurang  lebih  Rp  100.000  itu  sudah  disepakati  dalam  rapat  bersama  Dewan
              Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu. "Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya,
              akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP sebesar Rp100.000, atau setara dengan 5,65
              persen dari UMP yang sebelumnya," kata Khofifah.

              3. Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan juga ikut menaikkan UMP 2021. Keputusan ini tertuang
              dalam Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020, tentang penetapan
              UMP Sulsel 2021. UMP naik dua persen dari Rp 3.103.800 per bulan menjadi Rp 3.165.876 per
              bulan.

              4. Daerah Istimewa Jogjakarta Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta juga menaikkan
              UMP  pada  2021.  Kenaikan  UMP  DIJ  sebesar  3,54  persen.  Gubernur  DIJ  Sri  Sultan
              Hamengkubuwana  X  meneken  Keputusan  Gubernur  DIJ  Nomor  319/KEP/2020  tentang
              Penetapan UMP DIJ. UMP DIJ 2021 sebesar Rp 1.765.000.

              5. Jawa Tengah Terakhir, Jawa Tengah juga menaikkan UMP tahun 2021. UMP 2020 di Jateng
              yang senilai Rp 1.742.015 menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021.

              Editor : Estu Suryowati Reporter : Romys Binekasri .











                                                           186
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192