Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 185
Andayani Budi Lestari dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11).Tak hanya meningkatkan
kepesertaan, dengan data yang ada di kedua aplikasi ini, diharapkan pula akurasi dan validasi
data segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dari Badan Usaha dalam program JKN KIS.
Menurut Andayani, BPJS Kesehatan tengah fokus pada akurasi dan validasi data kepesertaan,
baik dari sisi jumlah pekerja yang didaftarkan, juga termasuk akurasi data pendapatan sebagai
dasar penghitungan iuran. "Ini merupakan kerjasama strategis yang diharapkan dapat
membantu mewujudkan hal tersebut," jelas Andayani.
Hingga 31 Agustus 2020, badan usaha yang telah terdaftar dalam program JKN-KIS sebanyak
318.062, jumlah pekerja 16.477.500 dan anggota keluarga 20.886.757, sehingga terdapat total
37.364.257 jiwa peserta segmen PPU Badan Usaha. Lebih lanjut, Andayani pun mengatakan
BPJS Kesehatan sudah berupaya mengoptimalkan kepesertaan PPU badan usaha.
Beberapa upaya yang dilakukan seperti melakukan canvassing pendaftaran yang ditujukan untuk
badan usaha potensial atau badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi
semakin mudah melalui aktivitas door to door secara terstruktur, penegakan kepatuhan dengan
kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kejaksaan Tinggi di wilayah masing-masing.
Penegakan kepatuhan dan hukum terhadap pemberi kerja tersebut dilakukan untuk memastikan
pemberi kerja melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan meliputi kewajiban
pendaftaran, melaporkan data secara lengkap dan benar serta membayar, memungut dan
menyetorkan iuran. Hal ini menjadi fokus utama kerjasama yang diperkuat baik dari sisi
kebijakan maupun pelaksanaannya, harapannya seluruh pekerja memperoleh perlindungan
jaminan sosial sesuai dengan hak yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Selain itu juga dilakukan perluasan kanal pendaftaran badan usaha, baik itu melalui aplikasi New
e-Dabu serta e-Dabu Mobile, bekerjasama dengan unit-unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) melalui Online Single Submission serta sinergi dan koordinasi dengan Kementerian
Lembaga/Asosiasi Human Resource Development (HRD).
Editor: Khomarul Hidayat.
Judul 5 Pemerintah Daerah Ini Tetap Naikkan UMP Tahun Depan
184
