Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 300
UU tersebut mengatur program JKP yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Beleid itu mengubah mengubah sejumlah
aturan dalam UU 24/2011 tentang BPJS, yang salah satunya mengenai modal awal bagi
pelaksanaan jaminan sosial.
Jokowi menetapkan adanya penyuntikan modal minimal Rp6 triliun untuk penyelenggaraan
program JKP. Artinya, BP Jamsostek akan segera menerima tambahan dana paling sedikit Rp6
triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk program JKP
ditetapkan paling sedikit Rp6 triliun yang bersumber dari APBN," tertulis dalam beleid tersebut.
UU Cipta Kerja pun membuat BP Jamsostek harus menyelenggarakan lima program, yakni
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan
Kematian (JKm), dan yang terbaru JKP.
Aturan itu pun mengubah sejumlah butir UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN), yang salah satunya berisi iuran program JKP dibayar oleh pemerintah pusat. Butir aturan
itu merujuk kepada penyuntikkan modal minimal Rp6 triliun.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa dana awal program JKP
memang akan berasal dari kas negara. Namun, saat itu dia menyebutkan penyuntikan modal itu
maksimal sebesar Rp6 triliun, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tertulis nilainya paling sedikit Rp6
triliun.
"Dana awal untuk program JKP dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp6 triliun,"
ujar Ida pada Rabu (7/10/2020).
Judul UMP Jabar Tak Naik, Bagaimana dengan UMK Bandung?
299
