Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 299
Judul UU Cipta Kerja Sah, Jokowi Suntik BPJS Minimal Rp6 Triliun untuk
Program JKP
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finansial.bisnis.com/read/20201103/215/1312866/uu-cipta-
kerja-sah-jokowi-suntik-bpjs-minimal-rp6-triliun-untuk-program-jkp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-03 13:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dana awal untuk program JKP dana awalnya
akan diambil dari APBN paling besar Rp6 triliun
Ringkasan
Presiden Joko Widodo menetapkan alokasi dana minimal Rp6 triliun untuk modal awal
penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi pekerja yang menerima
pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Hal tersebut ditetapkan oleh Jokowi dalam Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja
yang disahkan dan diundangkan pada Senin (2/11/2020). Aturan itu resmi diundangkan satu
bulan setelah pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (5/10/2020).
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa dana awal program JKP
memang akan berasal dari kas negara. Namun, saat itu dia menyebutkan penyuntikan modal itu
maksimal sebesar Rp6 triliun, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tertulis nilainya paling sedikit Rp6
triliun.
UU CIPTA KERJA SAH, JOKOWI SUNTIK BPJS MINIMAL RP6 TRILIUN UNTUK
PROGRAM JKP
Presiden Joko Widodo menetapkan alokasi dana minimal Rp6 triliun untuk modal awal
penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi pekerja yang menerima
pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Hal tersebut ditetapkan oleh Jokowi dalam Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja
yang disahkan dan diundangkan pada Senin (2/11/2020). Aturan itu resmi diundangkan satu
bulan setelah pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (5/10/2020).
298
