Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 294
SEJUMLAH KEPALA DAERAH NGOTOT NAIKKAN UMP 2021, IPR: ANCANG-ANCANG
2024?
Sejumlah Kepala Daerah Ngotot Naikkan UMP 2021, IPR: Ancang-ancang 2024? Laporan: Ahmad
Alfian Selasa, 03 November 2020, 13:51 WIB Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR),
Ujang Komarudin/Net Meski sudah ada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, sejumlah Gubernur memilih untuk
berbeda. Mereka tetap menaikkan UMP 2021.
Berita terkait Tolak Surat Edaran Menaker, KSPI Aceh Desak Gubernur Naikkan UMP 2021 Tolak
SE Menaker Soal Upah Minimum 2021, KSPI Dan FSPMI Ancam Lakukan Mogok Kerja Nasional
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu yang menaikkan UMP 2021. Namun, Pemprov
DKI menetapkan kebijakan asimetris terkait UMP 2021. Di mana perusahaan yang tidak
terdampak pandemi Covid-19 diwajibkan untuk menaikan upah bagi karyawannya.
Selain DKI, beberapa Pemprov juga memutuskan untuk menaikkan UMP 2021. Di antaranya
Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah Dalam
pandangan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, keputusan
sejumlah kepala daerah yang menaikan UMP 2021 dilandasi atas dua faktor.
"Pertama pendekatan kesejahteraan untuk kaum pekerja dan kedua pendekatan politis," ungkap
Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/11).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu pun tidak memungkiri, keputusan kepala
daerah yang menaikan UMP 2021 berindikasi mencuri perhatian dalam perhelatan Pilkada atau
bahkan Pilpres 2024.
"Apakah ini bagian dari manuver (menuju) Pilpres? Saya katakan ada indikasi ke sana. Siapa
yang tidak mau jadi Capres dan Cawapres? Apalagi Gubernur yang memiliki potensi dan
kesempatan," jelas Ujang.
"Maka tidak aneh jika UMP bisa menjadi momentum yang dieksekusi untuk menaikkan citra,"
sambungnya.
Kendati begitu, apapun keputusan yang diambil setiap daerah, Ujang meminta agar jangan
sampai bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Terlebih lagi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah mengeluarkan surat edaran yang
ditujukan kepada Kepala Daerah tentang penetapan UMP 2021 Tolak Surat Edaran Menaker,
KSPI Aceh Desak Gubernur Naikkan UMP 2021 "Di satu sisi kepala daerah itu ingin
membahagiakan pekerja dan rakyat, tapi di satu sisi dia berbenturan dengan peraturan menteri.
Tapi dia memiliki argumentasi yang kuat dengan PP 78 tahun 2015," pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI Tag: UPAH MINIMUM UMP UJANG KOMARUDIN PILPRES 2024.
293
