Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Judul Sejumlah Kepala Daerah Ngotot Naikkan UMP 2021, IPR: Ancang-
ancang 2024?
Nama Media rmol.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2020/11/03/459438/sejumlah-kepala-
daerah-ngotot-naikkan-ump-2021-ipr-ancang-ancang-2024
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-03 13:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ujang Komarudin (Direktur Eksekutif Indonesia Political Review) Pertama pendekatan
kesejahteraan untuk kaum pekerja dan kedua pendekatan politis

neutral - Ujang Komarudin (Direktur Eksekutif Indonesia Political Review) Apakah ini bagian dari
manuver (menuju) Pilpres? Saya katakan ada indikasi ke sana. Siapa yang tidak mau jadi Capres
dan Cawapres? Apalagi Gubernur yang memiliki potensi dan kesempatan
negative - Ujang Komarudin (Direktur Eksekutif Indonesia Political Review) Maka tidak aneh jika
UMP bisa menjadi momentum yang dieksekusi untuk menaikkan citra

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di satu sisi kepala daerah itu ingin
membahagiakan pekerja dan rakyat, tapi di satu sisi dia berbenturan dengan peraturan menteri.
Tapi dia memiliki argumentasi yang kuat dengan PP 78 tahun 2015

Ringkasan

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah telah memutuskan, upah minimum pada 2021 tidak
mengalami kenaikan. Artinya, upah minimum pada 2021 akan sama dengan upah minimum yang
berlaku tahun ini alias tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Namun keputusan Ida
Fauziyah tersebut tak serta merta diikuti oleh sejumlah kepala daerah di Tanah Air. Setidaknya,
ada lima kepala daerah, termasuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang berbeda sikap
dengan Menaker soal UMP. Mereka tetap menaikkan UMP di wilayah masing-masing, walau
kenaikannya masih di bawah 6 persen.

292