Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 289
Ringkasan
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz, menyarankan bagi Gubernur yang belum
menetapkan keputusan mengenai UMP 2021, disarankan mengikuti rekomendasi dari Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan, yakni upah minimum tidak naik. "Tetap sesuai Rekomendasi
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan SE Menaker," kata Adi kepada Liputan6.com, Selasa
(3/11/2020).
TAK ADA SANKSI, PEMDA TETAP NAIKKAN UMP 2021
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz, menyarankan bagi Gubernur yang belum
menetapkan keputusan mengenai UMP 2021, disarankan mengikuti rekomendasi dari Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan, yakni upah minimum tidak naik. "Tetap sesuai Rekomendasi
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan SE Menaker," kata Adi kepada Liputan6.com, Selasa
(3/11/2020).
Sementara untuk daerah yang hingga kini belum menginformasikan keterangan tertulis kepada
Kementerian Ketenagakerjaan terkait keputusan UMP 2021, tidak ada sanksi yang diberikan.
Dia menegaskan, kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Wali Kota, fungsi
koordinasinya di bawah Kemendagri.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Direktorat Pengupahan
Kementerian Ketenagakerjaan per Senin, 2 November 2020, terdapat 20 daerah yang
memutuskan UMP 2021 tidak naik.
Di sisi lain, terdapat lima daerah yang menaikkan upah minimum 2021, di antaranya Jawa
Tengah naik 3,27 persen, Sulsel, SK Gub No. 2415 naik 2 persen, DIY naik 3,54 persen, Jawa
Timur naik 5,65 persen, dan DKI Jakarta naik 3,27 persen.
Kendati begitu, ia mengingatkan kembali sehubungan dengan banyaknya perusahaan yang
mengalami penurunan pendapatan atau kendala dalam beroperasi dan yang melakukan
pengurangan tenaga kerja akibat pandemi Covid-19.
"Maka dalam rangka mempertahankan kelangsungan berusaha serta mengurangi terjadinya
PHK, direkomendasikan upah minimum tahun 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020,"
pungkasnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) Andri Yansah
menyatakan, pelaksanaan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) merupakan kewajiban sebuah
perusahaan untuk karyawannya.
Bila tidak dapat memenuhi hal itu, kata dia, pihak perusahaan harus melaporkan diri ke
Disnakertrans. Sebab, saat ini banyak perusahaan yang terdampak pandemi virus Corona atau
Covid-19.
"Sama dengan pelaksanaan UMP-UMP sebelumnya, kalau dia tidak mengajukan ya artinya dia
menerima. Dia (perusahaan) pakai UMP 2020 kalau disetujui, kalau enggak disetujui ya pakai
UMP 2021," kata Andri dalam diskusi daring, Senin (2/11/2020).
Dia menjelaskan, saat suatu perusahaan mengajukan, maka akan dikaji oleh dewan pengupahan
yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, asosiasi, hingga serikat kerja. Menurutnya sudah
ada sejumlah data perusahaan dari hasil pengawasan saat pelaksanaan PSBB.
288
