Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 288
Judul Tak Ada Sanksi, Pemda Tetap Naikkan UMP 2021
Nama Media liputan6.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4398630/tak-ada-sanksi-pemda-
tetap-naikkan-ump-2021
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2020-11-03 14:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Tetap sesuai Rekomendasi
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan SE Menaker
positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Maka dalam rangka
mempertahankan kelangsungan berusaha serta mengurangi terjadinya PHK, direkomendasikan
upah minimum tahun 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020
negative - Andri Yansah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi
(Disnakertrans)) Sama dengan pelaksanaan UMP-UMP sebelumnya, kalau dia tidak mengajukan
ya artinya dia menerima. Dia (perusahaan) pakai UMP 2020 kalau disetujui, kalau enggak
disetujui ya pakai UMP 2021
negative - Andri Yansah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi
(Disnakertrans)) Perusahaan yang tidak terdampak boleh dong ya bayar pakai UMP 2021. Kalau
yang terdampak ya kami juga harus melindungi pengusaha, daripada dipaksakan lalu ada PHK
besar-besaran, itulah asas keadilan
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Pandemi ini juga membuat beberapa sektor
juga tumbuh lebih pesat lebih cepat. Jadi efek dari pandemi tidak seragam, ada yang
penurunannya lebih cepat ada yang stabil dan berkembang lebih cepat
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Intinya bagi kegiatan usaha yang mengalami
penurunan terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi UMP-nya tetap. Bagi usaha yang tidak
terdampak dia harus mengikuti UMP (yang telah ditetapkan)
287
