Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyampaikan,
sektor usaha di bidang perhotelan dan makanan adalah salah satu contoh sektor usaha yang
bisa menerapkan UMP 2020.

"Contohnya seperti mal, hotel, pariwisata, properti, ritel, perdagangan makanan dan minuman,
itu kan terdampak (pandemi Covid-19)," kata Andri, Senin (2/11/2020).

Sementara itu, sektor usaha yang tidak terdampak Covid-19 wajib menaikkan UMP mengikuti
UMP 2021. Andri mencontohkan, sektor usaha di bidang farmasi, telekomunikasi, hingga jasa
keuangan dipastikan menyesuaikan UMP baru yang telah diputuskan.

"Kesehatan kan enggak terdampak, terus jasa keuangan, telekomunikasi malah dia meningkat.
Sedangkan yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop, mal," kata Andri.

Andri menjelaskan perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 harus mengajukan
permohonan penetapan UMP 2020 yang disertakan dengan penyerahan dokumen dan data
keuangan setahun terakhir.

Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
DKI Jakarta.

Selanjutnya, Disnakertransgi DKI akan mengaji apakah permohonan dari perusahaan dapat
diterima atau tidak.

"Jadi kalau perusahaan mengajukan dilakukan penyesuaian UMP 2021, sepertinya untuk
perusahaan tersebut (pusat perbelanjaan, hotel, dll) tidak perlu lagi dilakukan kajian, langsung
dikeluarkan SK untuk menggunakan UMP 2020," tutur Andri.

Batas pengajuan perusahaan untuk tidak menaikkan UMP, atau disebut penangguhan UMP,
berakhir pada 22 Desember mendatang. Batas waktu tersebut diatur dalam Pasal 2 Pergub DKI
Jakarta Nomor 103 Tahun 2020.

Dalam pergub tertulis, pengusaha dapat mengajukan permohonan penangguhan 10 hari
sebelum kenaikan UMP diberlakukan.

Andri menambahkan, perusahaan yang tidak mengajukan permohonan dianggap sudah
memenuhi kriteria untuk menyesuaikan dengan UMP 2021.
Pasal 4 Pergub tentang UMP 2021 menyebutkan setiap perusahaan yang tidak terdampak
pandemi Covid-19 dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP 2021.

Perusahaan yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan aturan
perundang-undangan.

Kendati demikian, apabila merujuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
tidak ada aturan sanksi bagi perusahaan yang tak mau membayarkan upah sesuai UMP 2021.

Hanya ada aturan sanksi denda bagi perusahaan yang terlambat membayar upah.

Pasal 88A Ayat 4 UU Cipta Kerja hanya menyebut pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh
tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 88A Ayat 5 menyebut apabila upah yang dibayarkan lebih rendah, maka
kesepakatan otomatis batal dan perusahaan wajib membayarkan upah sesuai UMP yang
diputuskan.

282