Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 281

Judul               Serba-serbi UMP DKI Jakarta 2021, Tak Berlaku Menyeluruh hingga
                                    Sanksi Tak Jelas
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/03/14151851/serba-
                                    serbi-ump-dki-jakarta-2021-tak-berlaku-menyeluruh-hingga-sanksi-tak
                Jurnalis            Rindi Nuris Velarosdela
                Tanggal             2020-11-03 14:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ahok (Gubernur DKI) Masak buruh disuruh bikin mi sendiri pakai tepung, enggak lucu
              kan. Terus kalau minum berapa liter, kami cukupin, daging juga berapa kami cukupin

              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Contohnya seperti mal, hotel, pariwisata, properti, ritel, perdagangan makanan dan minuman,
              itu kan terdampak (pandemi Covid-19)
              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Kesehatan kan enggak terdampak, terus jasa keuangan, telekomunikasi malah dia meningkat.
              Sedangkan yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop, mal

              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) Jadi
              kalau perusahaan mengajukan dilakukan penyesuaian UMP 2021, sepertinya untuk perusahaan
              tersebut (pusat perbelanjaan, hotel, dll) tidak perlu lagi dilakukan kajian, langsung dikeluarkan
              SK untuk menggunakan UMP 2020



              Ringkasan
              Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) DKI
              Jakarta tahun 2021. Besaran yang ditetapkan yakni Rp 4.416.186,548, naik 3,27 persen dari
              UMP  DKI  2020.  Pemprov  DKI  Jakarta  sebenarnya  tak  sepenuhnya  menikkan  UMP  karena
              kebijakan berlaku asimetris. Apa maksudnya? Pemprov hanya mewajibkan kenaikan UMP bagi
              karyawan di perusahaan-perusahaan yang tak terkena dampak pandemi Covid-19. Sementara
              yang terkena dampak akan mendapat dispensasi dengan syarat harus mengajukan permohonan
              ke Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta







                                                           280
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286