Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 282
SERBA-SERBI UMP DKI JAKARTA 2021, TAK BERLAKU MENYELURUH HINGGA
SANKSI TAK JELAS
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) DKI
Jakarta tahun 2021. Besaran yang ditetapkan yakni Rp 4.416.186,548, naik 3,27 persen dari
UMP DKI 2020.
Pemprov DKI Jakarta sebenarnya tak sepenuhnya menikkan UMP karena kebijakan berlaku
asimetris. Apa maksudnya? Pemprov hanya mewajibkan kenaikan UMP bagi karyawan di
perusahaan-perusahaan yang tak terkena dampak pandemi Covid-19.
Sementara yang terkena dampak akan mendapat dispensasi dengan syarat harus mengajukan
permohonan ke Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.
Apa yang berbeda dari UMP DKI Jakarta tahun 2021? Kompas.com rangkum informasi
lengkapnya sebagai berikut: UMP DKI Jakarta yang ditetapkan dari tahun ke tahun memang
selalu naik walaupun saat ini DKI Jakarta menghadapi pandemi Covid-19.
Pada November 2015, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat itu menjabat sebagai
Gubernur DKI meneken UMP DKI 2016 senilai Rp 3,1 juta. Sebelumnya, besaran UMP 2015
adalah Rp 2,7 juta.
Angka UMP 2016 itu naik lebih kurang 15 persen dari total nilai kebutuhan hidup layak (KHL)
pada 2015 yang nilainya Rp 2,98 juta.
Ahok menyampaikan, Pemprov DKI telah memperbaiki berbagai komponen dalam KHL.
"Masak buruh disuruh bikin mi sendiri pakai tepung, enggak lucu kan. Terus kalau minum berapa
liter, kami cukupin, daging juga berapa kami cukupin," kata Ahok, 4 November 2015.
Pada tahun 2017, Ahok meneken UMP DKI 2017 pada 27 Oktober 2016 atau sehari jelang cuti
kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia menetapkan nilai UMP DKI 2017 sebesar Rp 3.355.750.
Pada tahun 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2018
sebesar Rp 3.648.035. Angka ini naik 8,71 persen dari UMP 2017, sesuai besaran kenaikan UMP
yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.
UMP yang diteken Anies pada tahun 2018 tak sesuai dengan harapan serikat pekerja yang
menuntut UMP Rp 3.917.398.
Oleh sebab itu, sebagai gantinya, Pemprov DKI memberikan kompensasi bagi buruh yang
besaran gajinya maksimal setara UMP untuk menurunkan pengeluaran biaya hidup.
Pada tahun 2019, UMP DKI 2019 ditetapkan Rp 3.940.973 melalui Peraturan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 114 Tahun 2018.
Sama seperti tahun 2018, Pemprov DKI juga memberikan layanan transjakarta gratis di 13
koridor, subsidi pangan, dan KJP Plus bagi anak-anak buruh.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan UMP 2021 di DKI Jakarta itu tidak berlaku
bagi semua sektor usaha karena adanya pandemi Covid-19 Menurut Anies, sektor yang tidak
terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan sektor usaha yang terdampak Covid-19 tidak wajib
menaikkan UMP atau besarannya sama dengan UMP 2020.
Aturan tentang UMP 2021 tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 103
Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.
281
