Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Dikatakan Hilman, kebijakan itu penting untuk meningkatkan daya beli buruh dan pekerja guna
meningkatkan kembali daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali perekonomian Jakarta.
Persoalan UMP memang dilematis. Satu sisi untuk kepentingan buruh, meningkatkan daya beli
dan kesejahteraan, di sisi lain demi kelangsungan dunia usaha. Artinya UMP yang terlalu tinggi
tentu akan memicu gelombang PHK besar-besaran.

Itulah sebabnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
menyesalkan keputusan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan
serta kepala daerah lainnya yang tetap menaikkan UMP tahun 2021.

Diskresi yang diambil oleh kepala daerah tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
COVID-19.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, Hariyadi mengatakan, penetapan upah minimum yang
tidak sesuai dengan SE, bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya
akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis.

Dia menjelaskan bahwa penetapan UMP tahun 2021 yang nilainya sama dengan tahun 2020 oleh
Kemena-ker sudah tepat dan sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional.
Keputusan tersebut juga mempertimbangkan dengan kondisi setidaknya 10 sektor perusahaan
yang terpukul akibat pandemi COVID-19.

Kebijakan UMP 2021 yang tidak mengalami kenaikan harus dilihat secara positif, satu sisi ingin
menyelematkan dunia usaha untuk mencegah gelombang PHK besar-besaran, karena dunia
usaha juga banyak yang collaps terdampak pandemic COVID-19.

Di sisi lain keputusan UMP tersebut juga untuk menyelamatkan buruh dari PHK, karena jika
perusahaan tidak mampu menaikkan gaji, tentu akan melakukan PHK. Jika hal ini terjadi tentu
akan merugikan buruh dan menutup peluaang calon pekerja baru untuk bekerja.

Jadi, menurut hemat kita, penetapan UMP 2021 sama-sama menyelematkan buruh dari PHK dan
menye-lamtkan dunia usaha dari kebangkrutan.

Harapan kita, jika situasi sudah normal terutama dari pandemi, seluruh kepala daerah di Tanah
Air dan para pengusaha untuk terus meningkatkan dan menaikkan upah buruh. Bila upah
meningkat kesejahteraan para pekerja dapat terus naik. Tentu hal ini akan berpengaruh positif
terhadap produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan.

Itulah sebabnya untuk meningkatkan UMP dan produktivitas, pengusaha dan serikat pekerja
harus, bekerja sama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan
berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan.
Kita semua mengingingkan iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat menciptakan ketenangan
bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam rangka penanggulangan
pengangguran dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Tentu saja menghindari terjadinya PHK.
pekerja sejahtera, dunia usaha kondusif. ***

278