Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 274
ANIES DIMINTA KELUARKAN JUKNIS KEBIJAKAN UMP 2021
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto meminta agar Gubernur Anies. Baswedan
segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) kebijakan upah minimum provinsi (UMP) DKI
tahun 2021.
"Petunjuk teknis ini harus jelas karena sebagai indikator bahwa perusahaan itu menaikkan UMP
di tahun 2021 atau tidak," kata Purwanto di.Jakarta, Senin (2/11/2020)
Dia menerangkan bahwa Anies bisa menggunakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
DKI Jakarta untuk dapat memilah mana perusahaan yang terkena dampak maupun tidak
terkenda dampak COVID-19.
Selain itu, Purwanto juga mengatakan Anies harus keluarkan regulasi sebagai batasan
perusahaan untuk bisa mengumumkan jadwal kenaikan UMP sehingga pelaksanaannya dapat
dilakukan secara serentak.
Kemudian, pemerintah daerah juga harus mengoptimalisasi program-program pemulihan
ekonomi di luar UMP seperti pengembangan kewirausahaan UMKM melalui Jakpreneur sehingga
program itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Kemudian yang terakhir, pemerintah daerah harus melalaikan sosialisasi terkait pelaksanaan
UMP dari tingkat atas sampai ke bawah," ujarnya.
Kemudian, Purwanto meminta kepada para pekerja yang gajinya tidak naik pada 2021 untuk
bersabar dan juga berempati kepada perusahaan, karena langkah ini diambil agar perusahaan
tidak semakin terpuruk.
"Bila dipaksakan tetap naik, justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga
menambah jumlah pengangguran," ujar Purwanto.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya, mengeluarkan kebijakan asimetris terkait
upah minimum provinsi. (UMP) DKI Jakarta tahun 2021. Bagi perusahaan yang tetap tumbuh
atau berkembang pesat, nilai UMP akan dinaikkan menjadi Rp4.416.186,548 per bulan.
Sementara bagi perusahaan yang ekonominya terkena dampak Covid-19, nilai UMP 2021 akan
sama seperti 2020 sebesar Rp4.276.349.
Bagi yang tidak dapat menaikkan UMP 2021, diminta mengajukan surat permohonan kepada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. "Jakarta ingin adil, jika UMP tidak
dinaikkan maka usaha-usaha yang tumbuh berkembang selama masa pandemi, manfaatnya
tidak akan dirasakan oleh para buruh karena pekerjaannya merasakan pertumbuhan," ujar Anies
di gedung DPRD DKI Jakarta.
Tapi di sisi lain, bila UMP dinaikkan untuk semua maka usaha yang kemarin sudah jatuh akibat
pandemi, makin terpuruk.
"Jadi kondisi ini kalau dalam diskusi ekonomi itu ada istilah kurva huruf k, yang artinya ada tren
naik dan ada juga tren yang turun. Membentuk jadi huruf k," ucap Anies.
Menurut Anies, penetapan ini telah sejalan dengan semangat yang ada dalam Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/li/HK04/X/2020.
Surat itu menjelaskan tentang penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama seperti UMP 2020
bagi perusahaan yang terkena dampak dengan pandemi COVID-19.
Sammy
273
