Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 270

Judul               Apindo:Kenaikan Upah Picu PHK Besar-besaran
                Nama Media          Harian Terbit
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         Pg1&7
                Jurnalis            Safari
                Tanggal             2020-11-03 14:54:00
                Ukuran              102x131mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 18.360.000

                News Value          Rp 55.080.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Dengan
              penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan SE, bahwa akan semakin mempersulit dunia
              usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi
              krisis

              negative  -  Firmansyah  Firmansyah  (Koordinator  FBK  Pulogadung)  Kanaikan  UMP  2021  kami
              minta berlaku terhadap seluruh buruh, bukan hanya berlaku bagi perusahaan yang tak terkena
              dampak pandemi COVID-19


              Ringkasan

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  menilai  keputusan  se-  y  jumlah  kepala  daerah  yang
              menaikkan upah minimum provinsi (UMP) atau tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
              Ketenagakerjaan dapat memicu terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran.
              Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  Sukamdani  menyesalkan
              keputusan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala
              daerah lainnya yang tetap menaikkan UMP tahun 2021.



              APINDO:KENAIKAN UPAH PICU PHK BESAR-BESARAN

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  menilai  keputusan  se-  y  jumlah  kepala  daerah  yang
              menaikkan upah minimum provinsi (UMP) atau tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
              Ketenagakerjaan dapat memicu terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran.

              Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  Sukamdani  menyesalkan
              keputusan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala
              daerah lainnya yang tetap menaikkan UMP tahun 2021.





                                                           269
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275