Page 271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 271
Diskresi yang diambil oleh kepala daerah tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
COVID-19.
"Dengan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan SE, bahwa akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," kata Hariyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/11/2020).
Hariyadi menjelaskan bahwa penetapan UMP tahun 2021 yang nilainya sama dengan tahun 2020
oleh Kemenaker sudah tepat dan sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional.
Keputusan tersebut juga mempertimbangkan dengan kondisi setidaknya 10 sektor perusahaan
yang terpukul akibat pandemi COVID-19.
Menurut dia, perhitungan tersebut sudah sangat rasional mengingat banyak dunia usaha yang
bahkan kesulitan untuk membayar upah secara normal dalam situasi pandemi.
Semua Perusahaan
Sementara itu Forum Buruh Kawasan (FBK) Puloga-dung, Jakarta Timur, meminta Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan kenaikan UMP 2021 bagi seluruh perusahaan di
wilayah setempat. "Kanaikan UMP 2021 kami minta berlaku terhadap seluruh buruh, bukan
hanya berlaku bagi perusahaan yang tak terkena dampak pandemi
COVID-19," ujar Koordinator FBK Pulogadung Hilan Firmansyah Firmansyah di Jakarta, Senin.
Dikatakan Hilman, kebijakan itu penting untuk meningkatkan daya beli buruh dan pekerja guna
meningkatkan kembali daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali perekonomian Jakarta.
Safari
270
