Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 273
Judul Anies Diminta Keluarkan Juknis Kebijakan UMP 2021
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg4
Jurnalis sammy
Tanggal 2020-11-03 14:41:00
Ukuran 166x136mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 29.880.000
News Value Rp 149.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Petunjuk teknis ini harus jelas
karena sebagai indikator bahwa perusahaan itu menaikkan UMP di tahun 2021 atau tidak
neutral - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Kemudian yang terakhir,
pemerintah daerah harus melalaikan sosialisasi terkait pelaksanaan UMP dari tingkat atas sampai
ke bawah
negative - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Bila dipaksakan tetap naik,
justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menambah jumlah
pengangguran
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Jakarta ingin adil, jika UMP tidak dinaikkan
maka usaha-usaha yang tumbuh berkembang selama masa pandemi, manfaatnya tidak akan
dirasakan oleh para buruh karena pekerjaannya merasakan pertumbuhan
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Jadi kondisi ini kalau dalam diskusi ekonomi
itu ada istilah kurva huruf k, yang artinya ada tren naik dan ada juga tren yang turun. Membentuk
jadi huruf k
Ringkasan
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto meminta agar Gubernur Anies. Baswedan
segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) kebijakan upah minimum provinsi (UMP) DKI
tahun 2021.
"Petunjuk teknis ini harus jelas karena sebagai indikator bahwa perusahaan itu menaikkan UMP
di tahun 2021 atau tidak," kata Purwanto di.Jakarta, Senin (2/11/2020)
Dia menerangkan bahwa Anies bisa menggunakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
DKI Jakarta untuk dapat memilah mana perusahaan yang terkena dampak maupun tidak
terkenda dampak COVID-19.
272
