Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 269
"Kaum buruh akan melakukan mogok daerah secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Jawa
Barat dan juga di kantor Gubernur Jawa Barat dalam waktu dekat ini," ujar Ketua Umum
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto dalam keterangan tertulis.
Roy menyatakan, SE Menaker bukan produk hukum yang harus dilaksanakan gubernur.
Ia menjelaskan, penetapan upah minimum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 yang mengatur bahwa upah minimum ditentukan
berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menurut Roy, tahun ini seharusnya dilakukan survei pasar untuk menentukan KHL.
"Berdasarkan aturan untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL, ditambah
inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jelas diatur dalam UU 13/2003, oleh karena itu SE yang
dikeluarkan menaker bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku," jelas Roy.
Lebih lanjut Roy mengatakan, UMP Jawa Barat yang tak naik cacat hukum karena
mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19.
Roy menilai Ridwan tak memiliki rasa sensitivitas pada kondisi buruh yang sangat menantikan
kenaikan upah minimum tersebut.
Roy membandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah dan Yogyakarta yang tetap menaikkan
upah minimum. "Oleh karena itu kaum buruh akan menyatakan menolak SE dan UMP 2021 Jawa
Barat dan meminta Gubernur Jawa Barat menaikkan upah minimum 2021 minimal 8,51 persen,"
ujarnya.
(hyg/sfr).
268
