Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Judul Ridwan Kamil Tak Naikkan UMP di Jabar Demi Cegah PHK
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103140144-532-
565344/ridwan-kamil-tak-naikkan-ump-di-jabar-demi-cegah-phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-03 14:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Sektor yang paling parah manufaktur dan jasa.
Karena jumlah industri paling banyak se-Indonesia raya dan sektornya paling terdampak
sehingga jumlah PHK-nya juga paling banyak. Itulah kenapa UMP Jabar tidak dinaikkan,
mengikuti surat edaran dari kementerian dan tenaga kerja

neutral - Ridwan Kamil (None) Jadi kalau upah dinaikkan, kami khawatir perusahaan akan mem-
PHK lagi dan yang dirugikan kan buruh juga. Jadi saya mohon pemahaman dan pengertiannya,
mari dukung pemulihan ekonomi supaya tahun depan kita bisa mengkompensasi kekurangan
tidak ada kenaikan saat ekonomi sudah pulih lagi

neutral - Ridwan Kamil (None) Dalam hal ini perlu kejernihan berpikir bahwa tidak ada keputusan
yang memuaskan semua pihak tapi tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk menyengsarakan
rakyatnya. Semata-mata ini mencegah kemudaratan karena jumlah yang di-PHK sudah lebih dari
500 perusahaan

positive - Ridwan Kamil (None) Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya
sedikit dibanding Jabar

positive - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kaum buruh akan melakukan mogok daerah secara
serentak di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat dan juga di kantor Gubernur Jawa Barat dalam
waktu dekat ini

negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI)) Berdasarkan aturan untuk menentukan
upah minimum itu harus berdasarkan KHL, ditambah inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jelas
diatur dalam UU 13/2003, oleh karena itu SE yang dikeluarkan menaker bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI)) Oleh karena itu kaum buruh akan
menyatakan menolak SE dan UMP 2021 Jawa Barat dan meminta Gubernur Jawa Barat
menaikkan upah minimum 2021 minimal 8,51 persen
266